ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim menerima laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2018 dari Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Senin (8/4/2019) di ruang rapat paripurna.
Dalam pidatonya Sulkarnain mengatakan, tahun 2018 merupakan masa yang cukup kritis bagi Pemerintah Kota Kendari dalam menjaga stabilitas pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik. Baginya, bukan hal mudah untuk terus menjalankan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya di tengah keterbatasan anggaran.
“Bagi kami dalam menyelesaikan LKPJ ini suatu misi yang tidak mungkin atau mission imposible, dilihat dari masalah internal yang dialami oleh pemerintah cukup berat. Tapi semuanya dapat kami selesaikan sehingga berhasil membuat LKPJ ini,” kata Sulkarnain.
Lebih lanjut Sulkarnain menjelaskan, total realisasi anggaran hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp1,2 triliun.
Porsinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebesar Rp113 miliar. Kemudian belanja daerah, belanja langsung sebesar Rp676 miliar dan belanja tidak langsung Rp545 miliar.
Sementara dari sisi pembiayaan daerah di tahun 2018 sebesar Rp11,7 miliar dan investasi sebesar Rp3,5 miliar.
Mengatasi masalah devisit anggaran menurutnya, yang harus diatur adalah nilai dan presentasinya.
“99 persen pemerintah daerah di Indonesia mengalami devisit anggaran, hanya saja yang perlu diperhatikan nilai dan presentasinya,” pungkasnya. (b)
