ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pengamat Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdullah Alhadza menyarankan agar dinas pendidikan dan kebudayaan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota membentuk gugus tugas pengendali pendidikan.
Gugus pengendali pendidikan tersebut berfungsi melakukan pemetaan sekolah berdasarkan zona. Bahkan sampai penggolongan siswa dalam satu sekolah.
“Kalau sudah diketahui zonanya tentu sudah bisa diketahui sekolah mana yang sudah layak lakukan proses belajar mengajar (PBM) tatap muka, dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya ditemui di Kendari, Senin (20/7/2020).
Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus kepada penjaminan kesehatan saja, tetapi bidang pendidikan juga tidak kalah penting. Untuk itu pemerintah dituntut memperhitungkan banyak aspek.
Baca Juga :
Persiapan Dikbud Sultra Menuju New Normal
“Pemerintah mesti berkoordinasi dengan baik terkait PBM dalam jaringan (daring) ini, salah satunya membuat gugus tugas kendali baik tingkat provinsi maupun kota. Bila perlu sampai sampai di tingkat kecamatan. Memang sudah ada langkah-langkah yang diambil, tapi belum sistematis,” paparnya.
Ia menuturkan, tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi Covid-19 ini berakhir, tetapi siswa bakal terus bertumbuh dan memerlukan bimbingan yang tidak cukup dengan PBM daring saja, tetapi juga tatap muka.
Sehingga sekolah dituntut kreatif dan inovatif dalam memformulasikan strategi PBM daring ini. Jangan sampai siswa lebih tertarik dengan bahan ajar yang didapatkan melalui konten edukasi lain.
“Ada kasus saya temui, terkadang guru saja masih sulit mengajar anaknya dibanding anak orang lain. Untuk itu penting melakukan pemetaan, agar diketahui sekolah mana yang sudah layak PBM tatap muka dan belum,” ujarnya. (b)
