ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara mengancam mencabut tunjangan sertifikasi bagi puluhan guru berstatus PNS di Konut yang dinyatakan lolos sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Kecaman itu disampaikan Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konut, Amir yang menyatakan kesal dengan ulah sejumlah guru yang mengikuti seleksi Panwascam karena sampai saat ini mereka belum melaporkan ke dinas setempat.
Menurut Amir berdasarkan regulasi yang ada guru sertifikasi wajib mengajar dalam seminggu selama 24 jam. Jika para guru juga bekerja sebagai Panwascam otomatis hal tersebut akan mengganggu tanggung jawabnya sebagai guru yang harus mengajar 24 jam dalam seminggu sebagaimana syarat sertifikasi.
“Guru sertifikasi itu harus cukup 24 jam. Tidak ada tawar menawar. Sakit saja harus ada surat keterangan,” kata Amir, Senin (9/10/2017).
Amir menambahkan, jika para guru sertifikasi masih ngotot untuk menjadi penyelenggara pemilu sebagai panwascam maka pihaknya akan menjatuhkan sanksi.
“Iya, tidak akan cukup Jam mengajar. Sanksinya itu kita tahan tunjangan sertifikasinya. Kemudian kita buatkan surat pernyataan untuk tidak terjadi kedua kalinya,” imbuhnya.
Dirinya bahkan heran dengan sikap para kepala sekolah yang memberikan izin guru yang bersangkutan untuk ikut seleksi panwascam. Padahal jika guru sertifikasi lolos akan menghambat tugasnya selaku tenaga pendidik.
“Kepala sekolah tidak pernah melaporkan disini. Bagaimana kita mau tau nah sementara mereka (Kepsek) yang dipercayakan tidak melapor,” tutup Amir.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media ini, guru sertifikasi yang dinyatakan lolos seleksi menjadi panwascam terdapat di Kecamatan Landawe, Langgikima, Oheo, Asera, Lembo, Andowia dan Molawe. Data sementara yang dikumpulkan saat ini ada 10 guru PNS yang berstatus sebagai guru penerima sertifikasi lolos dalam tes Panwascam di Konut. (C)
Reporter : Murtaidin Mumu
Editor : Tahir Ose
Kami dari lembaga dan pemerhati pendidikan akan mengawal apa yg dirilis oleh media dan akan mengawal sampai ke menndiikbud jangan dimainkan oleh pihak dikbud kab konut