ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Direktur Englis Camp (Kampung Inggris) Konawe Utara (Konut) Adli Shafar angkat bicara terkait tudingan Sekretaris Komisi B DPRD Konawe Utara Saprin, dan Ketua Perhimpunan Gerakan Konawe (PGK) Sigit Tosepu yang menilai program Kampung Inggris yang dilaksanakan pada 2015 lalu gagal.
Menurut Adli, pernyataan tersebut terkesan tendensius karena tidak melihat dari segala aspek yang ada. Semestinya selaku wakil rakyat dapat membuktikan aspek mana di program Kampung Inggris yang mengalami kegagalan.
Semestinya konteks kegagalan itu dinilai oleh pakar-pakar bahasa yang berkompoten di bidangnya, sehingga ukuran kegagalan dari sang penilai dapat dipertanggungjawabkan.
“Komentarnya sekarang, pelaksanaannya tahun lalu. Secara otomatis penilaiannya itu tidak akan sesuai. Namanya bahasa itu kebiasaan kalau dilaksanakan terus dilepas begitu saja percuma juga pasti akan hilang. Kalau ngga percaya silahkan tanyakan ahlinya,” kata Adli melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (27/7/2017).
Dia melanjutkan, selain itu semestinya wakil rakyat dan PGK yang memberikan kritikan mengetahui jika program Kampung Inggris dilaksanakan dalam bentuk kemitraan antara manajemen English Camp dengan pihak sekolah, tidak dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
“Ini keterkaitan langsung dengan sekolah, peran pemda itu cuman perantara. Keputusannya itu ada sama pihak sekolah,” ujarnya.
Pihaknya menilai sorotan tersebut juga terkesan politis karena berbicara program pasti memiliki sisi positif dan negatif. Hal tersebut yang dianggap kurang diperhatikan oleh anggota legislator.
(Berita Terkait : Program Kampung Inggris di Konut Dinilai Gagal)
“Ini cenderung corong ke negatifnya, seandainya kalau mau dinilai dirangkum semuanya dari Kecamatan Wiwirano sampai Motui baru disimpulkan,” katanya.
Adli menjelaskan, jika saat program Kampung Inggris dijalankan selama tiga bulan tidak semua kepala sekolah menjalin kemitraan. Namun, pihaknya tetap memberikan pembelajaran.
“Nda ada unsur pemaksaan, ini diserahkan sama unsur sekolah. Ini kontrak langsung dengan sekolah, sekolah yang memutuskan. Ngga ada paksaan, silahkan buktikan di SMA 1 Lembo membayar tidak. Tapi tetap diajar,” tuturnya.
Dirinya menambahkan, program Kampung Inggris yang dijalankan saat itu sesungguhnya tidak hanya bersentuhan dengan siswa di sekolah. Namun, juga berlaku umum di tengah-tengah masyarakat.
“Coba cek di Wawolesea dan Lembo, ada pembukaan kelas untuk umum di luar dari sekolah. Ini kan bertujuan untuk menyiapkan anak didik menguasai bahasa asing,” tutup Adli.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Konut Saprin dan Ketua PGK Sigit Tosepu menilai jika program Kampung Inggris yang dijalankan mengalami kegagalan.
Program Kampung Inggris (English Camp) di Konut ini merupakan program 100 hari pemerintahan Ruksamin-Rauf. (B)
Reporter: Murtaidin
Editor: Jumriati
