ZONASULTRA.COM, BAUBAU – DPRD Kota Baubau mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran Covid-19 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau. Keraguan itu diutarakan anggota DPRD saat rapat bersama dengan pemkot pada Rabu (3/6/2020).
Anggota dewan ini beralasan ada beberapa temuan di lapangan memiliki korelasi dengan tidak transparannya pengelolaan anggaran. Misal, banyak warga mengeluh belum dapat sembako, ditemukan bantuan yang rusak, adanya isu pemotongan bantuan langsung tunai (BLT), hingga rapid test yang juga tidak maksimal.
Salah satu Anggota DPRD Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan (BPP), Muh Yumardin Haeruddin menyebut pemkot telah ingkar janji. Pada rapat bersama yang digelar April lalu, disepakati bahwa Tim Gugus Tugas Baubau wajib memberi laporan berkala data realisasi belanja anggaran Covid-19. Namun hingga kini laporan berkala itu tidak pernah diberikan pada DPRD. Sehingga Pemkot Baubau dianggap tak transparan dalam mengelola anggaran.
“Saat rapat April lalu bahkan kita meminta agar laporannya diberikan dua minggu sekali. Sehingga dalam sebulan kita bisa dua kali menerima laporan realisasi itu,” ujarnya.
Hingga rapat bersama usai, kata Yumardin, pemkot tak memberikan bukti realisasi belanja tersebut. Oleh karena itu, DPRD Baubau bakal membentuk panitia khusus (pansus) Covid-19. Menurut dia, dengan pansus DPRD bisa leluasa bertindak.
“Sebenarnya semua itu bisa kami pertanyakan lewat komisi terkait, soal anggaran bisa lewat komisi anggaran, tapi menurut teman-teman dibuat pansus saja, biar lebih banyak anggota DPRD yang terlibat,” aku anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Sementara Sekretaris Daerah Kota Baubau Roni Muchtar dalam rapat itu menjelaskan, laporan berkala tidak diberikan kepada DPRD karena belum sempat. Ia beralasan banyak pekerjaan yang harus ditangani untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Baubau sehingga realisasi belanja belum disusun rapi.
“Kami juga mohon maaf karena padatnya pekerjaan guna memutus mata rantai serta melayani warga terdampak, sehingga belum sempat menyusun laporan untuk diserahkan ke DPRD,” kata dia. (b)
