ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Dugaan bantuan perumahan rakyat tak tepat sasaran di Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini menuai sorotan publik. DPRD di daerah itu pun segera melakukan investigasi di desa tersebut.
Wakil Ketua DPRD Bombana Amiadin menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam atas masalah ini. Mayoritas masyarakat di desa tersebut menuding bahkan melaporkan ke DPRD soal bantuan rumah khusus untuk masyarakat ekonomi lemah.
“Kami segera membentuk tim khusus melalui musyawarah dengan lintas komisi dan badan musyawarah untuk melakukan investigasi, apakah benar-benar rumah yang seharusnya untuk masyarakat lemah, dialihkan ke masyarakat bertaraf ekonomi mapan,” kata Amiadin di kantor DPRD Bombana, Senin (12/2/2018).
Amiadin mengaku tersentak dengan hadirnya puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) melapor di kantornya.
Massa aksi menuding Kepala Desa Watu-watu, Musakkir, panitia seleksi serta dinas perumahan rakyat telah melanggar kesepakatan dalam juknis bantuan yang ada.
“Ada 51 unit rumah yang diduga ditempati oleh masyarakat berekonomi mapan. Rumah tersebut dijadikan sarana pungutan liar (Pungli). Di mana, setiap rumah diberikan uang muka senilai Rp2,5 juta dan bila dibayar tunai akan senilai Rp10 juta,” kata Amiadin.
Amiadin menyayangkan kejadian ini sebab rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.
Ia menduga, pengalokasian bantuan perumahan rakyat ini tidak saja melibatkan pemangku jabatan tingkat bawah. Namun ada keterlibatan pemangku jabatan tingkat atas.
Oleh sebab itu, dalam dekat ini pihaknya akan melakukan peninjauan dan memastikan kebenaran atas dugaan-dugan masyarakat di desa tersebut. (B)
Reporter: Muhammad Jamil
Editor: Jumriati
