ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinas BPBD, Dwi Dharma dalam rapat komisi yang digelar Komisi III DPRD Kolaka, Selasa (17/9/2019).
Ungkapan penyesalan tersebut dilontarkan oleh Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Hasbi Mustafa. Kata dia, dari 18 mitra kerja Komisi III DPRD Kolaka, hanya Kepala Dinas BPBD Kolaka yang tidak menghadiri rapat komisi dalam rangka membahas KUA PPAS APBD 2020 tersebut.
Kata Hasbi, berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas BPBD Kolaka, Ahsan, mengatakan bila kepala dinas tidak bisa menghadiri rapat pembahasan KUA PPAS APBD 2020 karena diperintahkan oleh Bupati Kolaka untuk mewakili menghadiri acara di Baubau.
“Kalau itu terjadi dan Bupati memerintahkan demikian, berarti Bupati tidak konsisten dengan komitmen yang ia sampaikan di hadapan paripurna bila pembahasan APBD induk dan perubahan jangan ada pimpinan SKPD yang keluar, tapi harus bersama-sama ikut membahasnya,” jelasnya ditemui di Gedung DPRD Kolaka, Selasa (17/9/2019).
Menurutnya, pembahasan KUA PPAS APBD 2020 sejatinya harus dihadiri oleh kepala dinas. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan bupati dalam rapat paripurna, bila kepala dinas harus terlibat dalam proses pembahasan.
Sebab, lanjut Hasbi, pembahasan ini bukan hal sepele karena menyangkut estimasi anggaran yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak pada 2020 mendatang.
“Ini yang dibahas bukan ecek-ecek, yang dibahas ini APBD 2020 dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka,” tambahnya.
Sementara itu, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Dinas BPBD, Dwi Dharma membenarkan dirinya saat ini tengah berada di Baubau menghadiri acara Rakor Pengembangan Potensi SAR yang digelar Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Saya masih di Baubau mewakili Bupati Kolaka acara Rakor Pengembangan Potensi SAR,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.(b)
