KONSULTASI – Komisi III DPRD Konsel yang dipimpin oleh Wakil Ketua II, Nadira berkonsultasi ke Kemenkes RI di Jakarta terkait peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, Sabtu (14/110/2017) Kemarin. (Erik Ari Prabowo/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melakukan konsultasi di Kementrian Kesehatan (Kemenkes) terkait pemenuhan layanan kesehatan masyarakat setempat.
Wakil Ketua II DPRD Konsel Nadira yang memimpin romobongan kunjungan konsultasi itu mengatakan, point penting dalam kegiatan tersebut adalah bagaimana pihaknyaa mengupayakan pemenuhan kebutuhan mendasar rumah sakit, khususnya di bidang tenaga kesehatan agar peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terjamin.
Dari hasil konsultasi yang dilakukan tim komisi tiga DPRD Konsel di Jakarta, Kemenkes memberi penjelasan terkait program pelayanan nusantara sehat.
“Hasil konsultasi kita ini, kami akan meminta kepada Pemda untuk membuat semacam usulan ke Kemenkes untuk dimasukan dalam program Nusantara Sehat yang saat ini telah dijalankan di beberapa daerah. Itu mekanismenya,” kata Nadira saat dihubungi via telepon selulernya, Minggu (15/10/2017).
Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Konsel ini mengatakan, di Sultra saat ini, hanya kabupaten Konawe yang sudah masuk dalam program Nusantara Sehat tersebut.
Kelak, atas usulan Pemda nanti, Kemenkes nanti akan mengevaluasi usulan tersebut. Kemudian menempatkan tenaga kesehatan berbasis tim dengan berdasarkan hasil kajian terhadap distribusi tenaga kesehatan yang dilaksanakan pemerintah pusat.
Untuk diketahui, program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dimana program ini memang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
Program ini bertujuan menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan dasar di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).
Juga menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakan pemberdayaan masyarakat dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta meningkatkan retensi tenaga kesehatan. (B)
Reporter: Erik Ari Prabowo
Editor: Abdul Saban
