ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Tiga pimpinan komisi DPRD Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Bupati Ruksamin dan Wakil Bupati Raup untuk segera mencopot pelaksana tugas (Plt) Kabag Humas Pemkab Konut Rahman Sorau, yang juga menjabat sebagai Kabid Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Konut.
Desakan pencopotan disuarakan saat rapat paripurna pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Konawe Utara, yang diselenggarakan di aula paripurna DPRD setempat, Rabu (7/12/2016). Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Raup.
Ketua Komisi A Rasmin Kamil menuturkan, desakan tersebut menyusul penyataan Plt Kabag Humas yang menyerang anggota legislatif secara pribadi, hanya karena menyoroti keberadaan eskavator bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terkesan dibiarkan tenggelam di empang.
Kata Rasmin, bupati dan wakil bupati harus mampu membina para pejabat lingkup setempat. Apalagi keberadaan abdi negara di wilayah itu terkesan alergi dengan sorotan yang diberikan para legislator. Padahal pungsi pengawasan itu melekat pada anggota dewan.
(Berita Terkait : Bantuan Eskavator dari KKP Tenggelam di Empang, Kabid Perikanan Konut Diminta Tanggungjawab)
“Kalau kondisi seperti ini kan tidak akan bagus hubungan legislatif dan eksekutif,” ujar Rasmin.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi B Saprin. Menurut politisi asal partai Golkar itu, Rahman Sorau dianggap tidak bisa menduduki jabatan di pemerintahan lingkup pemkab setempat.
“Jangan diberikan jabatan dia tidak bisa mengayomi. Saya desak Wakil Bupati Raup untuk menyampaikan ke Bupati Ruksamin agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya. Kalau dia dibiarkan apa jadinya daerah ini,” kata Saprin.
Tambah politisi bertubuh mungil itu, posisi humas merupakan bagian terpenting dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga jika jabatan itu diduduki oleh orang yang tidak mau dikritisi oleh lembaga DPRD, maka hubungan keduanya diyakini akan mengalami kerenggangan.
(Berita Terkait : Ini Penjelasan Kabid Perikanan Konut Soal Bantuan Eskavator dari KKP)
“Ohh iya, saya minta kinerjanya dievaluasi. Harus dicopot dari jabatannya. Kita ingin membangun kebersamaan, bagaimana kita mau menjembatani masyarakat kalau sifatnya begitu. Ini harus ditindaklanjuti, jangan dibiarkan,” desaknya. (B)
Reporter: Murtaidin
Editor: Jumriati
