DPRD Konut Harap Studi Banding Berikan Manfaat, Bukan Hanya Melancong

229
Ketua Komisi l DPRD Konut, Rasmin Kamil
Rasmin Kamil

ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menyarankan agar pelaksanaan studi banding dan Bimbingan tekhnis (Bintek) yang diikuti para Kepala Desa (Kades) di wilayah itu dapat memberikan manfaat bukan hanya pergi berwisata.

Ketua Komisi A DPRD Konut, Rasmin Kamil mengatakan, pada dasarnya studi banding atau bintek digelar dengan tujuan agar lebih menambah wawasan, kreativitas para Kades dalam pengembangan desa serta memahami prosedur tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola dana desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mau pun APBN.

“Bintek atau kegiatan studi banding lainnya tiap tahun dilaksanakan, baik di dalam maupun luar daerah. Nah, tentu kita harapkan ada manfaat yang dihasilkan, serta menambah pengetahuan mengenai bagimana menata desa, menciptakan peluang kerja untuk masyarakat dan penggunaan dana desa dengan baik. Juga tata kelola pemerintahan di desa bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan apa-apa,”kata Politisi Partai PKB ini dikomfirmasi melalau via telepon, Selasa (30/7/2019).

Rasmin mengungkapkan, dalam rancangan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), kegiatan bintek dan lainnya yang melibatkan langsung para Kades maupun aparatnya memang dialokasikan sesuai peraturan perundang undangan desa nomor 6. Namun, hal itu disarankan agar dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuannya.

Baca Juga : DPRD Konut Apresiasi Kesigapan Ruksamin Raup Tangani Korban Banjir

“Pastinya kita sangat harapkan dengan adanya kegitan-kegiatan desa diluar daerah secara bertahap bisa menciptakan kwalitas kerja yang baik untuk para Kades maupun aparatnya. Dan melahirkan ide-ide postif atas shering program dengan desa lain yang dilaksanakan demi kemajuan pembangunan desa yang dipimpin dan masyarakatnya,”ujarnya ketua DPD PKB Konut ini.

Dia menambahkan, sejauh ini belum pernah ada koordinasi mengenai soal desa antara pihak DPRD dan Dinas Pemberdayaa dan Masyarakat Desa yang menaungi 159 desa di 13 kecamatan. Hal itu, disebabkan karena seringnya terjadi kepemimpinan instansi.

Untuk diketahui, saat ini desa yang berada diwilayah Bumi Oheo itu tengah melaksanakan Studibanding di daerah lain yang berlangsung diluar Provinsi Sultra. Kegiatan tersebut berlangsung secara bertahap atau bergiliran. (b)

 


Reporter : Jefri Ipnu
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini