ZONASULTRA.COM, LAWORO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra) mensinyalir sejumlah oknum kepala sekolah di Mubar memanfaatkan dana pendidikan untuk kepentingan politik.
Anggota Komisi III DPRD Mubar La Kuja mengatakan, banyak warga yang melapor dan mengeluh pada dirinya terkait masalah tersebut, namun mereka takut menyebut nama karena sudah diintimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Ada laporan dari masyarakat kalau tidak pilih ini anaknya tidak akan mendapatkan bantuan. Ini merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah jangan karena politik masyarakat atau siswa dijadikan korban demi kepentingan mereka”, tuturnya.
Ia juga mengakui hanya mendapat laporan dari masyarakat dan belum memiliki data ril untuk ditindak lanjuti.
“Ini hanya sebatas gambaran untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah karena masyarakat tidak mungkin melapor tanpa ada informasi dari anaknya sendiri, hanya mereka takut jangan sampai informasi itu berdampak pada anak-anaknya,” kata La Kuja.
Anggota Banggar DPRD Mubar ini juga menyayangkan para kepala sekolah yang telah melakukan hal tersebut karena pada prinsipnya seorang kepala sekolah atau guru harus mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak didiknya.
“Mau jadi apa negara atau daerah kita ke depan kalau sebagian kepala sekolah betul-betul melakukan tindakan tersebut,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Husein Tali menyatakan dirinya sangat prihatin terhadap oknum-oknum tersebut, namun pelapor juga harus mengecek lebih dalam tentang persoalan ini karena tidak semua kepala sekolah akan melakukan tindakan-tindakan seperti itu.
“Oknum itu harus jelas harus dicek lebih dalam lagi tidak bisa hanya sebatas praduga saja supaya kita dapat melakukan tindakan, jangan sampai masyarakat yang melapor hanya memainkan isu politik untuk menjatuhkan seseorang,” ujarnya.
Menurutnya hal seperti ini bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas masyarakat khususnya anggota DPRD Mubar untuk melakukan tindakan ketika mendengar isu-isu seperti ini.
“Setidaknya mereka memiliki data yang lengkap siapa, kepala sekolah dimana, dan bukti dari masyarakat bahwa oknum tersebut betul betul melakukan tindakan di luar tugas sebagai kepala sekolah,” tutupnya. (B)
Reporter : Laode Pialo
Editor : Jumriati
