ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap seorang warga Desa Tue-tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bernama Sarman (35), Minggu (14/1/2018) lalu.
Anggota Komisi III DPRD Sultra La Ode Mutanafas meminta Kapolda Sultra dan Kapolres Konsel turun langsung dan segera mengambil langkah untuk menyelidiki kasus penembakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa lahan PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang mengakibatkan warga tertembak, dan saat ini telah menjalani perawatan di RSUD Bahteramas Kendari.
Mutanafas menduga adanya kongkalikong yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pihak lain untuk menghadang warga yang melakukan penghalangan alat berat yang ingin masuk di area pertambangan
“Untuk kepastian masaalah ini, kami dari komisi III dalam waktu dekat mengagendakan kunjungan lapangan di area izin usaha pertambangan (IUP) PT GMS dan interaksi langsung dengan masyarakat. Setelah itu kami akan gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil semua pihak terkait,” kata Mutanafas di ruang kerjanya, Rabu (17/1/2018).
Legislator asal Buton ini mengungkapkan, jika PT GMS terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan dan masih dalam penyelesaian masalah hukum lainnya, maka tidak menutup kemungkinan DPRD Sultra akan merekomendasikan pemberhentian seluruh aktivitas perusahaan sampai semua masalah terselesaikan.
(Berita Terkait : Sengketa IUP di Laonti Konsel Kacau, Satu Warga Diduga Kena Tembak)
“Kalau terbukti ditemukan pelanggaran berat tidak menutup kemungkinan IUP PT GMS ini kita rekomendasikan untuk dicabut. Enak sekali para pengusaha tambang ini habis mereka ambil kekayaan negeri kita yang sejak turun temurun dimiliki oleh masyarakat setempat, tiba tiba mereka langsung main rampas dengan selembar izin yang namanya IUP. Penjajahan modern dengan mengeksploitasi sumber daya alam negeri kita segera kita hentikan,” tegasnya.
Wakik Ketua DPW PAN Sultra ini juga berharap pihak kepolisian jangan terkesan melakukan pembiaran, karena pada saat peristiwa penembakan terjadi pihak pengamanan yang seharusnya mampu meredam konflik, sehingga dapat menengahi permasalahan saat di lapangan.
Menurutnya polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat. Sehingga ia berharap pihak kepolisian jangan membiarkan pengusaha hitam merajalela mengeksploitasi sumber daya alam Sultra.
Senada dengan Mutanafas, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sultra Rasyid juga mengecam kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian.
Menurutnya, aparat bukan milik cukong, tapi mereka alat negara yang tidak boleh berpihak kepada siapa pun.
“Aparat negara kita ini digaji dengan uang receh dari masyarakat yang membayar pajak. Jangan segampang itu menembak warga kita. Netralitas itu jangan tergadai dengan uang,” ungkap Rasyid di ruang kerjanya, Rabu (17/1/2018).
Olehnya itu, Rasyid meminta Kapolres Konsel, Kapolda, bahkan Kapolri untuk melakukan evaluasi mendalam terkait peristiwa ini dengan membuat tim. Sebab menurut informasi ada dua model pengamanan di sana. Di mana ada pengamanan dari kepolisian dan TNI.
“Sekarang ini mau dicari tahu siapa yang melakukan penembakan. Karena menurut informasi yang saya dapat, yang melakukan penembakan di atas kapal memakai topeng. Berarti disiapkan penembak jitu. Masa menghadapi masyarakat harus menggunakan sniper,” ujarnya.
Legislator daerah pemilihan Bombana-Konsel ini menambahkan, perkara permasalahan penambang dalam hal ini PT GMS dengan masyarakat itu perkara lain. Tapi yang harus diusut dulu adalah perkara penembakannya.
“Ini harus dibuka dan kami harap kapolres dan kapolda harus bisa menjelaskan masalah ini, supaya jangan terlalu mudah darah rakyat kita ditumpahkan hanya persoalan seperti ini,” tegasnya. (A)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor: Jumriati
