ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) setuju terhadap wancana pemerintah yang akan menghapus ujian nasional (UN) karena bisa meringankan beban siswa. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Sultra, Sudarmanto Saeka.
“Sebagai anggota dewan dan secara pribadi saya setuju UN dihapus, karena UN menjadi beban bagi siswa yang selalu membuat tegang bahkan stres,” katanya saat ditemui di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (30/11/2016).
Menurutnya, pemerintah harus mencarikan regulasi lain dalam rangka melihat kelulusan peserta didik. Dan indikator yang mesti dilihat dalam standar kelulusan adalah sisi religiusnya, sistem perhitungan, dan sikap peserta didik.
“Kalau kemampuan masing-masing daerah itu berbeda-beda. Masa siswa yang ada di Jakarta dan Kendari mau disamakan dan harus ikut UN. Padahal daerah kita kalah jauh dengan Jakarta dalam hal infrastruktur pendidikan,” ungkapnya.
Politisi Partai NasDem ini mengatakan, UN lebih baik dihapus saja, karena dari pengalaman pelaksaan UN dirinya melihat tidak sedikit siswa yang tegang, dan stres. Akibatnya, dengan berbagai upaya dilakukan siswa agar bisa lulus bahkan dengan mencari kunci jawaban dari soal ujian palsu.
“Adanya kebocoran soal juga menjadi salah satu indikator kalau siswa itu sangat tegang menghadapi UN,” sebutnya.
Untuk menindaklanjuti itu, menurut Sudarmanto, DPRD Sultra harus membuat regulasi masalah UN ini dengan mengundang pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra dan beberapa instansi terkait dalam bidang pendidikan.
Seperti diketahui bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bakal melakukan moratorium terhadap pelaksanaan ujian nasional. Penghentian itu rencananya mulai pada 2017.
Muhadjir mengatakan moratorium ujian nasional dilakukan untuk semua jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar hingga menengah atas. Tapi, sebagai pengganti ujian nasional, masing-masing daerah dimungkinkan mengadakan ujian untuk masing-masing jenjang sekolah.
Meski begitu, Kementerian Pendidikan tetap akan mengawasi pelaksanaan ujian di masing-masing daerah. Muhadjir mengaku belum mengetahui sampai kapan moratorium ujian nasional dilakukan. Bisa juga ujian nasional kembali dilakukan.(B)
Reporter: Ramdhan Hafid
Editor : Tahir Ose
