ZONASULTRA.COM, KENDARI – Menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 2013-2018, dan rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, DPRD Sultra mengusulkan sejumlah program yang harus diprioritaskan oleh Pemprov Sultra untuk diakomodir di APBD 2018.
Ketua Komisi III DPRD Sultra Sukarman mengatakan, ada beberapa yang harus menjadi perhatian Pemprov Sultra di tahun 2018. Pertama terkait dengan ketenagakerjaan yang bekerja di sektor konstruksi. Itu terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mana mengharuskan tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus disertifikasi.
“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, setiap tenaga kerja yang bekerja di jasa konstruksi harus disertifikasi sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Nah tahun ini karena belum pernah ada makanya kita jangan heran semua proyek-proyek pemerintah yang ada di Sultra hari ini, itu tukangnya kebanyakan yang dari Jawa dan Sulawesi Selatan, karena tenaga kerja kita belum punya sertifikasi,” kata Sukarman di ruang kerjanya, Senin (6/11/2017).
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan ini, pemprov harus melakukan pelatihan bagi tenaga kerja jasa konstruksi. Kebetulan kata dia, untuk pelatihan tenaga kerja kontruksi sudah ada lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK), yang siap membimbing para tenaga kerja dan mengeluarkan sertifikat bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan.
“Tentunya ini sesuatu yang harus kita dorong, sehingga mendapat prioritas anggaran, karena ini menyangkut tenaga kerja kita di daerah,” ujarnya.
Selain itu, politisi PAN ini juga meminta pemprov untuk memperhatikan masalah pengelolaan pertambangan. Sebab tambang di Sultra begita banyak, tetapi kurang terkoordinasi dengan bagus. Akhirnya banyak perusahaan tambang yang tidak membayar pajak kepada daerah.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah ke depan. Sebab, sektor pertambangan merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar di Sultra.
Program lain yang akan diprioritaskan ke depannya, kata legislator asal Kota Kendari ini adalah terkait penanggulangan kemiskinan, termasuk pengelolaan rumah kumuh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab masih banyak rumah-rumah warga yang tidak layak huni.
Kemudian program lain yang menjadi prioritas di tahun 2018 yaitu terkait dengan sektor penelitian dan pengembangan. Menurut Sukarman, sektor penelitian dan pengembangan harus menjadi antesi bagi Sultra, karena sektor ini menjadi salah satu dari enam lembaga penunjang teknis yang ada di pemerintahan hari ini.
Olehnya itu ia berharap ke depannya, program-program pemerintah harus didahului oleh proses penelitian dan pengembangan agar diketahui urgensinya seperti apa. Sebab selama ini program pemerintah yang diajukan kadang tidak mempunyai data yang valid. (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor: Jumriati
