iklan zonasultra

iklan zonasultra

Dua Lembaga Survei Prediksi Pilgub Sultra Tak Terpengaruh Money Politik

pilgub sultra, pilkada sultra
Ilustrasi

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara (Sultra) 27 Juni 2018 tak akan terpengaruh oleh praktik-praktik money politik. Demikian hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan PT Duta Politika Indonesia (DPI).

Kedua lembaga itu memberi alasan berbeda termasuk dalam survei yang dilakukan. Keduanya sama-sama melakukan survei pada Juni 2018 ini di hari yang berbeda. JSI tak memasukan isu money politik dalam instrumen penelitiannya sedangkan DPI memasukan pertanyaan seputar money politik.

Wakil Direktur Eksekutif JSI Popon Lingga Geni mengatakan money politik tidak akan efektif dilakukan dengan tingginya perbedaan tingkat keterpilihan calon. Tingkat dukungan Ali Mazi-Lukman mencapai 47,6 persen sedangkan Asrun-Hugua 17,1 persen dan Rusda-Sjafei 16,1 persen.

“Ada banyak alasan tentang money politik, misalnya dengan kondisi saat ini (KPK dua kali melakukan operasi tangkap tangan) apa yang akan dibagi. Atau kalaupun ada money politik, uangnya bisa tidak sampai ke masyarakat,” ujar Popon di salah satu hotel di Kendari, Jumat (22/6/2018) malam.

(Baca Juga : Rusda Mahmud-Sjafei Kahar Unggul Disurvei PT DPI)

Ditemui di tempat terpisah, Direktur Eksekutif DPI, Dedi Alamsyah mengatakan kalau ada kandidat yang melakukan money politik maka sama saja bunuh diri. Pilihan masyarakat Sultra tak akan terpengaruh dengan adanya praktik money politik.

Dalam survei DPI, responden yang menjawab akan menerima uang atau barang dari semua calon tapi memilih calon sesuai hati nurani mencapai 71 persen, yang akan menerima dan memilih calon yang memberi uang atau barang paling besar/banyak 12 persen, yang akan menerima dan memilih calon yang memberi uang atau barang 14 persen, dan yang tidak akan menerima pemberian tersebut 3 persen.

“Masyarakat sudah cerdas. Mereka menganggap proses-proses penyuapan dengan pemberina uang atau barang itu tidak bisa diterima. Kalau misalnya dikasih, mereka ambil tapi kalau calon gubernur berharap dengan pemberian itu masyarakat berubah pilihan, itu tidak akan terjadi,” ujar Dedi ketika merilis hasil survei pada Jumat (22/6/2018) malam di salah satu hotel Kendari.

Dalam hasil survei DPI terkait tingkat keterpilihan atau elektabilitas berbeda dengan hasil survei JSI. Pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar dengan elektbilitas 38,75 persen, disusul Ali Mazi-Lukman 34,58 persen dan Asrun-Hugua 10,60 persen.

(Berita Terkait : 5 Hari Jelang Pilgub, Ini Hasil Survei Terbaru JSI)

Kedua lembaga itu memberi alasan berbeda termasuk dalam survei yang dilakukan. Keduanya sama-sama melakukan survei pada Juni 2018 ini di hari yang berbeda. JSI tak memasukan isu money politik dalam instrumen penelitiannya sedangkan DPI memasukan pertanyaan seputar money politik.

Wakil Direktur Eksekutif JSI Popon Lingga Geni mengatakan money politik tidak akan efektif dilakukan dengan tingginya perbedaan tingkat keterpilihan calon. Tingkat dukungan Ali Mazi-Lukman mencapai 47,6 persen sedangkan Asrun-Hugua 17,1 persen dan Rusda-Sjafei 16,1 persen.

“Ada banyak alasan tentang money politik, misalnya dengan kondisi saat ini (KPK dua kali melakukan operasi tangkap tangan) apa yang akan dibagi. Atau kalaupun ada money politik, uangnya bisa tidak sampai ke masyarakat,” ujar Popon di salah satu hotel di Kendari, Jumat (22/6/2018) malam.

Ditemui di tempat terpisah, Direktur Eksekutif DPI, Dedi Alamsyah mengatakan kalau ada kandidat yang melakukan money politik maka sama saja bunuh diri. Pilihan masyarakat Sultra tak akan terpengaruh dengan adanya praktik money politik.

Dalam survei DPI, responden yang menjawab akan menerima uang atau barang dari semua calon tapi memilih calon sesuai hati nurani mencapai 71 persen, yang akan menerima dan memilih calon yang memberi uang atau barang paling besar/banyak 12 persen, yang akan menerima dan memilih calon yang memberi uang atau barang 14 persen, dan yang tidak akan menerima pemberian tersebut 3 persen.

“Masyarakat sudah cerdas. Mereka menganggap proses-proses penyuapan dengan pemberina uang atau barang itu tidak bisa diterima. Kalau misalnya dikasih, mereka ambil tapi kalau calon gubernur berharap dengan pemberian itu masyarakat berubah pilihan, itu tidak akan terjadi,” ujar Dedi ketika merilis hasil survei pada Jumat (22/6/2018) malam di salah satu hotel Kendari.

Dalam hasil survei DPI terkait tingkat keterpilihan atau elektabilitas berbeda dengan hasil survei JSI. Pasangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar dengan elektbilitas 38,75 persen, disusul Ali Mazi-Lukman 34,58 persen dan Asrun-Hugua 10,60 persen. (B)

 


Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor Tahir Ose

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib