ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) perlahan akan mulai memfungsikan Buranga sebagai ibukota Butur. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya anggaran rehabilitasi berat kantor bupati di Buranga, Kecamatan Bonegunu dalam struktur APBD Butur tahun anggaran 2017.
Bupati Butur Abu Hasan mengatakan bahwa sejak awal kepemimpinannya, Pemda Butur telah berkomitmen untuk memfungsikan Buranga sebagai ibukota. Namun, peluang untuk menyusun anggaran dari awal baru sempat dilakukan kali ini.
“Tahun ini saya sudah ada peluang untuk menyusun anggaran dari awal. Oleh karena itu, saya menganggarkan rehabilitasi berat kantor bupati di Buranga,” tutur Abu Hasan saat ditemui di kediamannya di Kendari, Sabtu (24/12/2016).
Untuk tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah setempat mengarahkan sebanyak 100 orang staf yang kemudian ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan publik di Kantor Bupati.
Akan tetapi, hal itu terkendala pada kapasitas kantor yang tidak dapat menampung para staf. Sehingga para staf tersebut ditugaskan secara bergilir. Selain itu, kondisi gedung pun saat ini sudah sangat memprihatinkan.
“Jangankan seratus, lima puluh pun tidak bisa menampung staf untuk bekerja secara nyata, apalagi gedung itu sudah mau runtuh. Runtuh di bawah, runtuh di atas, runtuh samping kiri kanan,” ungkapnya.
Seiring dengan rehabilitasi kantor bupati, secara bertahap ia juga akan mengarahkan beberapa dinas untuk fokus menjalankan tugas di Buranga, antara lain dinas pertanian, perpustakaan dan kearsipan di tahun 2017 mendatang.
Selain itu, Abu Hasan juga berencana membangun kantor DPRD di Buranga. Namun rencana tersebut, lanjut dia, masih perlu mempertimbangkan kondisi anggaran daerah.
“Saya juga merencanakan pembangunan Kantor DPRD, tapi kalau dana terbatas, saya prioritaskan dulu Kantor Bupati,” terangnya.
Salah seorang tokoh pemuda Butur Julman Hijrah mengatakan, langkah konkrit pemda terhadap pemfungsian Buranga sebagai ibukota Butur patut diapresiasi. Sebab, lanjut dia, selama ini banyak masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai isu sentral baik isu politik hingga isu konflik horizontal.
“Diharapkan ini menjadi awal perubahan dari sisi penegakkan peraturan perundang-undangan juga pencegahan terjadinya penyalah gunaan kewenangan (korupsi), demi terwujudnya Buton Utara yang aman, berbudaya, dan religius,” tandas Julman. (B)
Reporter: Irsan Rano
Editor: Jumriati
