iklan zonasultra

Gagal Dapat DAK, Kadis Perdagangan Buton Diminta Tanggalkan Jabatannya

Gagal Dapat DAK, Kadis Perdagangan Buton Diminta Tanggalkan Jabatannya
DEMO - Bupati Buton La Bakry saat berdialog bersama beberapa perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat diaula kantor Bupati Buton, Rabu (8/8/2018). (Nanang/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, PASARWAJO – Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat (Ampera) di kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) memita bupati setempat untuk mencopot Mustamlin dari jabatannya sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan di daerah itu.

Hal itu diungkapkan masa Ampera saat menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Buton kompleks Takawa, Rabu (8/8/2018).

Mereka menilai, akibat pengeloaan Disperindag yang tidak becus oleh Mustamlin, instansi itu gagal mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini dari pemerintah pusat. Padahal anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan pasar.

iklan zonasultra

“Anggaran ini untuk pembangunan beberapa pasar di Buton, tapi batal dikucurkan. Total anggarannya sekitar Rp7 miliar,” kata Idrus, koordinator masa Ampera dalam orasinya.

Dia menilai, kegagalan Mustamlin itu tentu saja merugikan masyarakat Buton. Sebab, hal itu nantinya akan berimbas pada pengurangan kucuran dana DAK di tahap selanjutnya, khususnya pada program yang melekat di Disperindag Buton.

Dia juga menduga, kegagalan Kadis Perindag Buton itu tidak lepas lemahnya peranan La Bakry dalam mengawasi
kinerja para kepala dinas di daerah itu.

Idrus, maka dari itu kami menyimpulkan kata sejahtera untuk rakyat Buton dimasa pemerintahan La Bakry hanyalah harapan hampa. Untuk itu kami yang tergabung dalam Ampera Buton menyatakan sikap yaitu memintah Bupati Buton mencopot Kadis Perdangangan dari jabatannya.

Diketahui, gagalnya kucuran DAK dari Kementrian Perdagangan itu akibat proses lelang proyek pembangunan lima unit pasar di Buton yang dianggarkan tidak memenuhi syarat dan teknis. Kelima pasar itu adalah Wagola sebesar R 4 miliar, pasar Mega Bahari Rp1 miliar dan ketiga pasar lainnya dengan total anggaran Rp1,2 miliar.

Menjawab tuntutan masa pengunjuk rasa, Bupati Buton La Bakry segera menyuruh dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia juga meminta Kadis Perindag segera konsultasikan dengan Kementrian Perdagangan dan Keuangan.

“Saya memberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan hal tersebut. Kalau memang masih ada jalan dan saya dibutuhkan, maka saya akan turun bantu,” kata La Bakry usai menerima aspirasi masa.

La Bakry juga mengapresiasi tuntutan masa. Kata dia, langkah itu merupakan salah satu wujud partisipasi organisai masyarakat dalam membantun dirinya mengawasi perkembangan pembangunan di Buton.

Selain itu, dia juga mengakui, aspirasi para pengujuk rasa menajdi bahan intropeksi bagi dirinya
dalam mengoptimalkan kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dalam waktu dekat ini juga saya akan evaluasi kinerja mereka. Kalau tidak becus, kenapa tidak saya copot dari jabatannya, kalau memang tidak ada niatnya membangun daerah,” tukasnya. (C)

 


Reporter : Nanang
Editor : Abdul Saban

Loading...

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib