ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara berupaya menggenjot partisipasi pemilih menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 27 Juni mendatang.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui dialog politik yang melibatkan KPU, Panwaslu, Partai politik dan masyarakat.
Kepala Badan Kesbangpol Bombana, Bahtiar mengatakan, melalui dialog politik, kontestan politik serta masyarakat akan mengetahui tentang pentingnya menggunakan hak pilih di ajang Pilgub Sultra. Begitu pula peningkatan kesadaran dalam menjadi pemilih yang baik dan berkualitas
” Dialog politik ini sebagai wahana pendidikan berpolitik bagi masyarakat dalam menyambut Pilgub Sultra 27 Juni nanti. Masyarakat yang hadir diharapkan mampu menjadi duta penyambung lidah bagi masyarakat luas agar saling membeti infornasi tentang hal-hal yang pelu dihindari dalam proses pemilu,” kata Bahtiar.
Lanjutnya, selain dialog politik pihaknya merencanakan akan melakukan sosialisasi serta dialog kepada masyarakat melalui dialog wawasan kebangsaan. Hal itu tak lain sebagai langkah terbaik dari Pemda dalam menghindari adanya politisasi sara.
Sementara Koordinator Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Bombana, Dharma mengingatkan agar masyarakat serta kontestan pemilih agar tidak membantu memediasi adanya tindakan pelanggaran dari pihak calon. Sebab, itu akan mengaikbatkan masyarakat terjerumus ke ranah hukum
(Baca Juga : Jelang Pilgub, Panwaslu Bombana Ungkap 7 Kasus Pelanggaran)
Dicontohkan, politik uang (money politik) dimana yang memeri dan menerima akan diganjar pasal dimata hukum. Bagitu pula kampanye diluar jadwal.
” Kami sudah sering melakukan sosialisasi ke masyarakat hingga di kecamatan. Jadi, Masyarakat sudah harus pandai dalam membaca situasi politik. Sebab, banyak upaya yang dilakukan para tim calon untuk mendapat suara terbanyak. Apalagi sekarang adalah momen bulan puasa,” kata Dharma.
Ia pula mengingatkan kepada para tim pemenangan calon agar tidak menjadikan momen ibadah sebagai lahan untuk politik praktis. (B)
