Tampilan Desktop



GPK Konawe Minta Ruksamin dan Raup Mundur dari Jabatannya
1352 Dibaca

ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Persatuan Gerakan Keadilan (PGK) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai pemerintahan duet Ruksamin – Rauf sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara (Konut) gagal karena banyaknya program pasangan dengan akronim Konasara itu yang tertuang dalam visi dan misi tidak terealisasi.

Ketua PGK Konawe, Sigit Tosepu

Sigit Tosepu

Ketua PGK Konawe, Sigit Tosepu menyebut beberapa program yang dulunya disebut-sebut dapat mensejahterakan masyarakat Konut, ternyata hanyalah isapan jempol belaka.

Misalnya, pembenahan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan usaha tani, yang menopang roda perekonomian masyarakat.

Olehnya itu, dia meminta agar Ruksamin dan Raup segera mundur dari jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konut dengan cara terhormat. Sebab janji manis kampanye yang mereka pernah diteriakan tidak terbukti sama sekali.

“Nah sekarang yang sedang gencar digalakkan Ruksamin adalah program Ogandu Odoi (Jagung Uang). Sayangnya program ini justru membuat para petani mengalami kerugian yang cukup besar, kemarin yang dikirm 20 Ton itu sangat jauh dari target,” Kata Sigit kepada awak zonasultra.com di Unaaha, Jum’at (7/7/2017)

Ironisnya, lagi lanjut pria yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Unaaha ini, ketika petani yang mengalami kerugian mengeluhkan kepada Pemda Konut, Bupati hanya memberikan janji manis saja.

Bahkan salah seorang masyarakat dalam sebuah kesempatan di hadapan Ruksamin bercanda denga menyebut Ogandu Odoi Owuti (jagung,uang,bohong).

“Mendengar itu Pak Ruksamin langsung gulung baju dan mengajak masyarakat tersebut untuk berkelahi. Ini kan contoh yang tidak baik, apalagi dilakukan oleh seorang Bupati. Pemimpin itu harus mau dikritik masyarakat, karena masyarakatlah yang merasakan dampak dari kebijakan seorang pemimpin,” Imbuhnya.

Sigit menyebut, sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Konut sangat amburadul, bahkan lebih parah dibandingkan dengan era Aswad Sulaiman saat menjabat.

Ia mencotohkan banyaknya Kepala Dinas (Kadis) di Konut yang masi berstatus pelaksana tugas (plt) sehingga membatasi ruang gerak pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan program instansinya.

Kemudian, ada juga aksi protes yang berujung pada penyegelan kantor Satpol PP yang dilakukan oleh para tenaga honorer atau Pegawai Harian Lepas (PHL) karena upah mereka yang tidak pernah dibayarkan dengan alasan dana Kas Konut sedang kosong. Padahal, kata Sigit, Bupatinya melakukan pencitraan dengan membangi-bagikan uang sebagai bantuan.

“Sampai saat ini kan masih banyak honorer yang belum menerima upah mereka, seperti honorer di Sekertariat DPRD Konut, Satpol PP, dan PU. Sementara Bupati masi enak-enak saja jalan-jalan di Korea bahkan membawa 30 orang personil. Sekarang mana yang lebih penting honor PHL atau buang-buang uang ke Korea?,” ujar Sigit. (B)

 

Reporter: Restu Tebara
Editor: Abdul Saban

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

2 Comments

  1. Rama 8 Juli 2017 at 9:56 pm

    mana ketuanya PGK Konawe utara knp tidak angkat bicara,. knp mi ini Ketua PGK konawe yg berkomentar? terlalu jauh mi jg sampe pimpinan kepala daerahnya konut di urusi. knp tdk skalian tanggapi Presiden sj atau Trump sana di amerika. hhhh

  2. rhum elmarumdu 9 Juli 2017 at 10:50 am

    konawe utara kan NKRI juga pak rama

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com