Kepada sejumlah anggota Komisi VI DPR yang berkunjung ke Kendari, Senin (16/3/2015), gubernur meminta agar PLN di setiap daerah bisa berdiri sendiri, tanpa tergantung oleh PLN pusat. Dia mengatakan,
Kepada sejumlah anggota Komisi VI DPR yang berkunjung ke Kendari, Senin (16/3/2015), gubernur meminta agar PLN di setiap daerah bisa berdiri sendiri, tanpa tergantung oleh PLN pusat. Dia mengatakan, kebijakan kelistrikan terlalu Jawa sentris, padahal persoalan kelistrikan di Sultra sangat berbeda dengan Pulau Jawa.
“Semuanya terkendala regulasi. Membangun satu tower transmisi saja sama susahnya dengan pengusaha tambang yang membuka izin usaha. Padahal itu untuk kepentingan orang banyak. Kenapa hal ini (regulasi) tidak diserahkan kepada gubernur saja,” kata Nur Alam.
Dia mencontohkan, proyek multi years transmisi listrik dari Sulawesi Selatan untuk menangani krisis listrik di Sultra lewat Kabupaten Kolaka. Hingga saat ini, sama sekali belum ada perkembangan padahal proyek tersebut sudah berjalan tiga tahun.
Menurut gubernur, kemampuan PLN melayani masyarakat sangat rendah. Dia mencontohkan, melayani rumahtangga saja PLN tak sanggup apalagi akan melayani industri.
Menanggapi pernyataan Nur Alam, Ketua Komisi VI DPR Ahmad Hafidz Tohir mengatakan, seluruh permasalahan yang disampaikan Pemerintah Sultra akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Hafidz dating bersama dengan enam orang anggota KOmisi VI DPR lainnya dalam rangka melakukan kunjungan kerja di ibukota Provinsi Sultra ini.
Adapun yang ikut dalan rombongan ini adalah Hermadi Lubis dan Hadi Satria dari Fraksi PDIP, Tina Nur Alam dari Fraksi PAN, Beti Sadik Pasadiku dan Dwi Arma Hadiati dari Fraksi Golkar, Wew Rizal dari Fraksi PKS, dan Iskandar dari Fraksi PPP.(*/Jumriati)
