DZONASULTRA.COM, BURANGA – Sejumlah tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Utara (Butur) melakukan unjuk rasa menyikapi permasalahan terkait uang honor yang tidak sesuai surat keputusan (SK) dengan Belanja Jasa Tenaga Kontrak dan ditiadakannya uang jaga pelayanan di penganggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Aksi demo berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita, dengan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Butur, Kamis (2/7/2020). Para tenaga honorer dengan membawa beberapa spanduk meminta Komisi III DPRD Butur agar manajemen RSUD Butur segera membayar hak mereka.
Dalam orasinya, tenaga honorer mengatakan segala tuntutan mereka telah disuarakan ke pihak manajemen rumah sakit, namun hanya janji dan ancaman yang mereka dapatkan tanpa adanya realisasi upah yang menjadi hak mereka.
Para tenaga honorer akhirnya diterima oleh anggota DPRD di ruang sidang paripurna. Anggota dewan yang menerima yakni wakil ketua I, Afif Darvin dari fraksi PDIP, Josri (ketua komisi III) fraksi PAN, serta anggota dewan lainnya yang tergabung dalam komisi III.
Usai hearing bersama pihak manajemen rumah sakit dan para tenaga honorer, ketua komisi III DPRD Butur, Josri, mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi tuntutan para tenaga honorer rumah sakit sudah menemui titik terang.
“Kita sudah dengar bersama, untuk tenaga honorer di RSUD Butur, terkait dengan gaji mereka akan segera dibayarkan, yang lain-lain kami akan memanggil tim TAPD, Kepala BPJS untuk membicarakan hal ini kembali hari Senin” ungkap Josri.
Selain dua tuntutan yang disuarakan para tenaga honorer dalam aksi mereka, beberapa poin tambahan yang menjadi keluhan mereka berkaitan dengan pihak manajemen rumah sakit disampaikan juga pada saat hearing.
“Hari Senin gaji mereka akan dibayarkan
dan hari Senin itu kami akan selesaikan ada beberapa poin lagi yang menjadi permasalahan. Masalah BPJS yang urgen” tambahnya.
Terkait hal ini, Josri sangat menyayangkan pengelolaan manajemen pelayanan RSUD Butur dan telah menyampaikan ke pihak rumah rumah sakit kejadian seperti itu ke depannya tidak boleh terulang.
Hal senada disampaikan wakil ketua DPRD Butur, Ahmad Afif Darvin, bahwa manajemen rumah sakit memang tidak sesuai dengan harapan.
“Ke depannya kita berharap kepada pemerintah daerah supaya hal seperti ini harus diatur baik-baik apalagi keluhan tenaga honorer. Apalagi mereka-mereka ini beda dengan OPD lain,” tutur Afif.
“Mereka ini harus disejahterakan karena mereka hanya menuntut hak-hak mereka kenapa diperlambat begini. Saya harap juga kepada anak tenaga honorer jangan ada yang mogok yang rugi keluarga dan masyarakat Buton Utara,” lanjutnya.
Selanjutnya, koordinator lapangan (korlap) peserta aksi, Abdul Husni, menanggapi hasil hearing tersebut. Ia mengatakan para tenaga honorer menunggu sampai batas waktu yang ditentukan, ketika segala tuntuntan mereka tidak direalisasi, Husni menegaskan akan melakukan aksi besar-besaran.
“Kami hanya menuntut apa yang menjadi hak kami. Adanya hearing, kami tenaga P3K merasa puas pertemuan kami dengan komisi III , karena semua keluhan kami di sini kami mendapatkan solusi, tapi ketika gaji kami belum dibayarkan sampai hari Senin, maka akan ada pergerakan lebih besar lagi,” tandas Husni. (B)
Penulis : M5
Editor: Muhamad Taslim Dalma
