ZONASULTRA.COM, KENDARI – Mantan Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua menyatakan, pemerintah pusat berencana akan mencabut status Badan Otoritas Pariwisata (BOP) di daerah itu karena tidak memenuhi syarat seperti yang diinginkan pemerintah.
Hugua menjelaskan, informasi itu dia dapatkan setelah bertemua dengan dengan gubernur Sultra non aktif Nur Alam saat perayaan Idul Fitri beberapa waktu lalu.
Saat itu, kata Hugua, Nur Alam mendapat informasi kalau penyebab adanya rencana pencabuatan status itu dikarenakan luas lahan yang disyarakat oleh pemeritah pusat tidak mampu disediakan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat.
“Sekarang ini sudah minggu terakhir Juli. Mestinya soal tanah tersebut sudah pada tingkat penyelesaian dokumen legal di Badan Pertanahan Nasional,” kata Hugua kepada sejumlah awak media di Kendari, Kamis (27/7/2017).
Dia menilai, rencana penyelesaian status tanah BOP oleh Pemda setempat masih dalam tahap wacana dan retorika saja.
Untuk itu, Ketua DPD PDIP Sultra ini mengaku, telah memerintahkan fraksi partainya di DPRD Wakatobi untuk bersungguh-sungguh mengawal program ini. Karena disamping sebagai program nasional, BOP juga dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tak hanya itu, Hugua juga mengingatkan, bahwa masuknya Wakatobi dalam predikat 10 Top Destinasi pariwisata nasional bukan hadiah dan isapan jempol belaka, tapi upaya optimal yang berdarah-darah oleh pemerintah dan rakyat Wakatobi selama 10 tahun saat dia menjadi bupati di daerah itu.
“Jadi jika hal ini gagal, maka itu adalah kerugian luar biasa buat Wakatobi. Maka Pemda serta Wakil Rakyat di DPRD Wakataobi harus bertanggung jawab pada rakyat pemilihnya,” tukasnya.
Dengan adanya rencana pencabutan status BOP itu, maka secara tidak langsung, niat pemerintah pusat dan swasta yang ingin berinvestasi senilai Rp 20,5 triliun pada tahun 2019 nanti di Wakatobi, juga akan hilang. (B)
Reporter : M Rasman Saputra
Editor: Abdul Saban
