ZONASULTRA.COM,WANGGUDU– Hunian sementara (huntara) yang dibangun di wilayah Puusuli Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi digunakan. Para korban banjir 2019 lalu yang menempati huntara itu tidak dikenakan biaya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konut, Rahmatullah melalui Kabid Kedaruratan, Djasmiddin mengatakan, di lokasi itu sebanyak 90 unit huntara didirikan lengkap dengan fasilitas umum lainnya, seperti air bersih, listrik, peralatan rumah tangga dan lainnya.
“Segala biayanya gratis ditanggung oleh pemerintah, masyarakat tinggal menempati saja. Dan alhamdulillah setelah diresmikan beberapa waktu lalu huntaranya sudah ditinggali para korban banjir,” kata Djasmiddin melalui sambungan telepon, Sabtu (11/1/2020).
Disampaikan, selain Puusuli, huntara di kawasan Puuwonua dengan jumlah 150 unit juga telah selesai dibangun. Namun, pemakaiannya belum resmi digunakan sebab masih dalam tahap pengecekan fisik serta perampungan administrasi.
(Baca Juga : DPRD Konut Kawal Pembangunan Huntara Korban Banjir)
“Pendirian huntara ada prosedurnya. Sebelum diresmikan dan ditempati, harus dilengkapi dulu berita acara serah terimanya, administrasi lainnya, dan laporan hasil pemeriksaan bangunan. Untuk di Puuwonua dalam waktu dekat ini segera diresmikan,” ujarnya.
“Sekarang ini kami bersama tim terkait lainnya sementara bergerak lagi di wilayah Tapu Watu. Dari 120 unit yang sementara sudah terbangun sudah 90 unit. Dari pemerintah terus bekerja maksimal agar segera terselesaikan dan saudara-saudara kita peroleh tempat hunian yang baik dan nyaman,” tambahnya.
Secara terpisah, Bupati Konut Ruksamin menyampaikan total huntara keseluruhan berjumlah 841 unit, dibangun di beberapa titik tempat terjadinya banjir seperti Puusuli, Puuwonua, Asera, Landawe dengan anggarannya sekira Rp14 miliar. Pengerjaannya, dilakukan tim gabungan dari Pemda Konut, BNPB RI, TNI, dan pihak terkait lainnya.
“Alhamdulillah, secara bertahap masyarakat kita sudah menempati huntara. Kami terus bergerak cepat menuntaskan semua pembangunannya (huntara),” terangnya.
Mantan Ketua DPRD Konut ini memaparkan, huntara memiliki mekanisme dan aturan baik dari lahannya sampai pengadaan bahan bangunannya. Sebab, bantuan yang dikelola mendapat perhatian khusus dari tim pemeriksa keuangan pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sebelum didirikan, lahannya harus dicek oleh tim teknis apa layak atau tidak didirikan, apa tidak rawan longsor, gempa, dan yang terpenting status lahannya jangan kita asal terobos. Setelah itu digarap, terus dibangun menggunakan bahan dari rangka baja dan atap seng,” tukasnya. (B)
