ZONASULTRA.COM, BURANGA – Hingga pertengahan Juni 2015 ini, anggaran dana desa (ADD) di Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra), baik yang berasal dari APBN maupun APBD belum juga cair. Padahal, dana ini telah masuk ke kas daerah sejak Mei lalu.
Keterlambatan pencairan dana desa tersebut akhirnya berdampak juga pada pelayanan kepada masyarakat. Tidak adanya anggaran desa, ditambah gaji perangkat desa se Butur yang belum dibayarkan selama tujuh bulan membuat para perangkat desa tersebut enggan melaksanakan tugas, pelayanan pun terabaikan.
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur melalui badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) mengungkapkan, belum cairnya ADD tersebut disebabkan dokumen Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) yang juga belum rampung.
“Keterlambatan pencairan dana desa karna masih ada desa yang belum rampung dokumen APBDes, yang menjadi syarat cairnya anggaran ini,” ungkap Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMD Butur, Miadin kepada Zonasultra.com, Sabtu (13/6/2015).
Namun, dirinya memastikan proses penyelesaian APBdes tersebut akan tuntas Senin besok. Di mana secara teknis, kata Miadin, proses pencairan tidak akan ada kendala lagi jika dokumen APBDes tersebut selesai dengan cepat.
“Saya sudah hubungi dan saya desak yang buat dokumen ini agar segera disetor, supaya bisa dicairkan secepatnya anggarannya,” katanya.
Menanggapi banyaknya kepala desa dan perangkat desa lainnya yang mendesak agar ADD segera dicairkan, Miadin mengungkapnya bahwa hal tersebut sangat kontradiktif dan tidak rasional. Pasalnya, penyebabnya terlambatnya ADD tersebut lantaran lambatnya pihak desa menyelesaikan dokumen APBDes itu sendiri.
“Mereka menuntut supaya dicairkan secepatnya, saya menjawab mana dokumen APBDes, sudah selesai atau belum, kalau belum jangan dulu menuntut tapi selesaikan dulu syaratnya,” ucapnya.(Darso)
