Ini Tanggapan Kasat Pol PP Konut Soal Tuntutan Pegawainya ke Dewan

168
Honor Tak Kunjung Dibayar, Honorer Satpol PP Datangi DPRD Konut
PIMPINAN DPRD - Terlihat Ketua Jefri Prananda dan Wakil Ketua I Sudiro DPRD Konawe Utara saat menerima ratusan honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di gedung DPRD setempat, Senin (13/3/2017).(MURTAIDIN/ZONASULTRA.COM)
Honor Tak Kunjung Dibayar, Honorer Satpol PP Datangi DPRD Konut
PIMPINAN DPRD – Terlihat Ketua Jefri Prananda dan Wakil Ketua I Sudiro DPRD Konawe Utara saat menerima ratusan honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di gedung DPRD setempat, Senin (13/3/2017).(MURTAIDIN/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Konawe Utara Damri meluruskan persoalan yang menjadi tuntutan para tenaga honorer di instansinya itu ke DPRD setempat.

Damri mengakui saat perekrutan ada sebanyak 361 orang yang ikut mendaftar untuk menjadi anggota Satpol PP, namun setelah dilakukan ujiian seleksi baik kesehatan maupun jasmani, jumlah tersebut pun berkurang. Berdasarkan anggaran yang disiapkan, akan diterima 200 orang saja. “Yang saya lihat itu kemarin hasilnya di rumah sakit tinggal 299 orang,” ujar Damri, Senin (13/3/2017).

Dikatakan, dasar dilakukannya seleksi ulang penerimaan anggota Satpol PP adalah adanya petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta daerah yang baru selesai melakukan pesta demokrasi dapat melakukan seleksi ulang.

“Saya waktu di Kupang itu semua diperintahkan Menteri Dalam Negeri harus direkrut kembali itu Satpol PP. Kemudian pak bupati juga minta ini diseleksi ulang,” katanya.

Untuk menentukan siapa yang akan diterima menjadi honorer di instansinya, pihaknya masih menunggu seluruh hasil tes kesehatan dan jasmani. Ia akan berupaya mempertahankan anggota Satpol PP sebanyak 40 orang yang pernah mengikuti pelatihan di Makassar.

(Berita Terkait : Honor Tak Kunjung Dibayar, Honorer Satpol PP Datangi DPRD Konut)

“Kita lihat kalau bersyarat ya kita kasi masuk, belum ada yang lolos karena ini hasil tes jasmaninya belum keluar,” tuturnya.

Damri beralasan belum dibayarkannya honor PHL pada triwulan pertama 2017 ini adalah karena belum adanya SK, sebagai dasar dalam membayarkan hak-hak pegawainya. Sementara anggaran yang disiapkan telah ada sebesar Rp.1,98 miliar untuk 200 orang selama tahun 2017 ini.

“Masalah honor kita masih tunggu SK, masih sementara dalam proses. Makanya saya mau ketemu pak bupati untuk honorer yang masih aktif melaksanakan kegiatan,” tutupnya. (B)

 

Reporter: Murtaidin
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini