ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara, Kamis (8/12/2016) langsung turun ke lokasi tenggelamnya eskavator di Kecamatan Motui.
Ketiga anggota Pansus tersebut adalah Samir, Saprin dan Mustaking. Kepada awak Zonasultra.com, Mustaking menceritakan, jika kondisi eskavator tersebut sangat memprihatinkan, meski alat tersebut diperbaiki tidak akan bisa normal.
“Hancur, bagaimanakah kalau tenggelam. Kecuali alat kontrolnya itu diamankanji,” ujar Mustaking, Kamis (8/12/2016) sore.
Politisi asal partai Demokrat itu menjelaskan, semestinya alat tersebut dapat diselamatkan secepatnya. Pasalnya, masyarakat yang hendak menggunakan eskavator itu telah menyiapkan satu eskavator untuk menariknya.
“Dia minta dibantu satu sama kepala bidang (Kabid), tapi kabidnya tidak mau. Harus dua eksa baru bisa,” katanya dengan nada kesal.
Selain empang yang dikerjakan, tambah Mustaking, dirinya juga menemukan jika eskavator tersebut pernah digunakan mengerjakan jalan usaha tani. Hanya saja untuk biaya sewa tidak diketahui secara pasti, karena semuanya langsung dari Kabid Perikanan DKP Rahman Sorau.
“Yang saya ambil data tadi ini, sama orang yang dipercayakan Rahman Sorau kontrol itu alat. Yang ambil dia (Rahman Sorau), karena mereka menyetor langsung sama dia,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Pansus Saprin. Ia menyangsikan eskavator tersebut bisa baik kembali, walaupun dinaikkan di darat. Kondisi alat tersebut telah dipenuhi oleh karat, mengingat tempat tenggelamnya bantuan dari KKP itu adalah di air laut.
“Kita laporkan di kementerian, harus ada yang bertanggungjawab. Ternyata sudah hampir enam bulan itu barang tenggelam,” kata Saprin.
Politisi asal partai Golkar itu menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran siang tadi bersama dua rekan pansus lainnya, ditemukan jika eskavator tersebut bekerja dengan biaya sewa sebesar Rp.420 ribu per jam, dengan jenis pekerjaan empang. Bahkan, ditemukan sejak eskavator berada di Kecamatan Motui tidak pernah beristirahat lama.
“Dalam satu hektar itu, kadang-kadang 8 jam. Itu saja berapa kelompok yang sudah kita wawancarai, kalau 10 hektar itu ada,” ungkapnya.
“Hitung saja Rp.420 ribu per jam keluar bahan bakar, keluar operator Rp.50 ribu per jam. Kemana sisanya itu uang,” lanjutnya dengan penuh tanya.
Politisi bertubuh mungil itu, merasa optimis dapat menyelasikan tugas pansus, dengan waktu seminggu. Sebab saat ini data yang dikumpulkan hampir rampung, tinggal mengambil data para kepala desa tempat alat tersebut pernah bekerja. (B)
Penulis : Murtaidin
Editor : Kiki
