ZONASULTRA.COM, KENDARI – Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI (FGD) bersama para akademisi dan pakar hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan focus group discussion di Aula Fakultas Hukum UHO, Jumat (4/9/2015).
Diskusi tersebut diadakan dalam rangka menginventarisasi materi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2016.
Ketua PPUU DPD, Muh Afnan Hadikusumo mengatakan, tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah yang akan digunakan sebagai dasar DPD dalam menyusun usulan RUU yang nantinya akan dibahas secara tripartit bersama dengan DPR dan Pemerintah.
“Kehadiran DPD di Kendari membuka celah serta perkembangan baru bahwa ada aspirasi di daerah yang berada dalam domain nasional. Hal ini juga untuk memberikan ruang aspirasi kepada daerah dalam program prolegnas untuk menyuarakan suara-suara mereka,” kata Afnan.
Sementara itu, Wakil Rektor I Bidang Akademik UHO, La Rianda yang membuka kegiatan ini berharap agar civitas akademika UHO bisa mengeluarkan segala uneg-uneg kepada para anggota DPD sebagai wadah penyampai aspirasi daerah ke tingkat nasional demi terciptanya produk hukum yang lebih baik.
“Mudah-mudahan melalui forum ini akan keluar ide-ide cemerlang dari bumi Anoa khususnya dari UHO,” kata La Rianda.
FGD ini juga dihadiri anggota DPD dari Sultra Abdul Jabbar Toba. Adapun yang menjadi pemateri adalah pakar hukum tata negara UHO, Jufri Dewa, Biro Hukum Pemprov Sultra Yusrianto dan Staf Ahli PPUU Hestu Cipto Handoyo.
Untuk diketahui hasil pembahasan Prolegnas Tahun 2015-2019 telah dilakukan antara DPR, DPD, dan Pemerintah di awal tahun 2015 lalu. Hasilnya, telah menetapkan 160 RUU sebagai long list RUU yang akan dibahas sampai dengan tahun 2019 dan 37 RUU di antaranya menjadi prioritas pembahasan di tahun 2015 ini.
Selain di Kendari, DPD juga mengadakan kegiatan yang sama di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Universitas Lampung.
