ZONASULTRA.COM,WANGGUDU– Kepala sekolah SMP 1 Lasolo, Maksi, tak terima dirinya dipindah tugaskan oleh Pelaksana tugas (Plt) sekretaris daerah (Sekda) Konawe Utara (Konut) Ihwan Porosi. Ia menilai nota tugas yang diterbitkan 28 September lalu dinilai tidak sesuai aturan.
Sebelumnya, Maksi dilantik dari pengawas 20 April 2015 menjadi kepala sekolah SMP 1 Lasolo. Namun tanggal 28 September lalu Plt sekda mengeluarkan nota tugas menjadi guru biasa di SMP 1 Toreo. (Baca Juga : Dewan Minta PNS Abaikan Nota Tugas Plt Sekda Konut)
“Tapi saya mengabaikan karena tidak sesuai prosedur, dan juga saya mendapat dukungan dari DPRD Konut untuk tetap menjalankan tugas saya sesuai SK bupati,” kata Maksi saat di temui di rumahnya, Rabu (14/10/2015).
Menurut Maksi, ada beberapa keganjilan di dalam nota tugas tersebut, mulai dari tangal yang dikeluarkan bersamaan tapi no suratnya berbeda, nama Sekda ada Ihwan porosi ada Iwan Porosi dan ada yang keluar nama 4 orang ada yang 5 orang.
Proses ini disinyalir tidak keluar satu pintu. Ada oknum-oknum terkait, salah satunya dinas pendidikan yang ikut dalam pembutan nota tugas karena adanya beberap keganjilan tersebut.
“Pasti ini ada kaitan politik, kenapa baru 5 bulan saya menjabat sudah di nonjob, toh saya masih melaksanakan tugas dan kerja dengan baik dan maksimal, apa lagi saya sementara mengelola dana alokasi khusus(DAK), juga bantuan dari pusat(bansos),” terang Maksi.
Maksi bersikeras menerima nota tugas baru tersebut. Ia mengaku tetap menjalankan profesinya sebagi kepala sekolah SMP 1 Lasolo. Ia menegaskan, SK bupati tidak bisa digugurkan dengan nota tugas, apa lagi seorang Plt sekda yang belum definitif.
Pekan lalu, puluhan kepala sekolah, pengawas dan pegawai dinas kesehatan mendatangi kantor DPRD setempat. Mereka memprotes nota tugas yang dikeluarkan oleh Plt sekda. Aspirasi para PNS ini pun didukung oleh dewan. Dewan meminta kepada para PNS tersebut agar mengabaikan nota tugas tersebut.
