Kasus E-KTP Terungkap, ULP di Sultra Banyak yang Takut

96
Pj Bupati Muna Barat (Mubar) Rony Yakob Laute
Rony Yakob Laute

ZONASULTRA.COM, KENDARI– Terungkapnya kasus pengadaan E-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini, membuat sejumlah Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) waspada.

Pj Bupati Muna Barat (Mubar) Rony Yakob Laute
Rony Yakob Lauterony

Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Rony Yakob Laute mengatakan bahwa imbas dari terungkapnya kasus ini memang menyedot perhatian pemerintah, tak terkecuali provinsi Sultra.

Akibatnya, saat ini banyak Kepala ULP di sejumlah kabupaten/kota di Sultra mulai khawatir dan berhati-hati dalam melakukan proses lelang barang dan jasa.

“Untuk itu hari ini kita adakan kegiatan rapat koordinasi se-Kabupaten/kota yang salah satu untuk kembali menguatkan dan mengembalikan semangat kerja serta rasa kepercayaan diri mereka,” ungkap Rony saat ditemui di salah satu Hotel di Kendari, Kamis (16/3/2017).

Tetapi, lanjut Pj Bupati Muna Barat (Mubar) itu, hal itu sudah dikuatkan dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa kondisi pemerintahan untuk tidak gaduh dan tetap berjalan dengan baik ditengah pengungkapan kasus tersebut.

Rony menambahkan, rasa ketakutan yang timbul ini dinilai wajar sebab dalam proses pelelangan barang dan jasa memang rentan dengan permasalahan hukum.

Misalnya, dalam proses lelang ada pihak yang merasa tidak puas karena tidak menang dalam perebutan tender proyek APBD dan APBN dengan alasan pemda melihat perusahaan tersebut tidak layak karena tidak memiliki kelengkapan dokumen yang jelas.

Namun, belakangan hari biasanya mereka akan menggunakan penegak hukum untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai bentuk pelanggaran.

“Tentu saja BLP maupun ULP akan melakukan klarifikasi kepada pihak yang melapor terkait alasan kenapa perusahaannya tidak menang,” terangnya.

Kendati demikian, permasalahan antara BLP dan pelapor pelapor usai, tapi laporan yang terlanjur masuk ke penegak hukum akan tetap berjalan.

“Akhirnya kita kerja dua kali lagi menyelesaikan permasalahan tersebut dan waktu kita banyak habis hanya urus itu. Inilah yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Ditengah bekerja sesuai prosedur dan menghadapi permainan pengusaha,” pungkasnya. (A)

 

Reporter : Ilham Surahmin
Editor : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini