ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati terhadap area rawan korupsi. Tjahjo kecewa mendengar kabar Wali Kota Medan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK hari ini, Rabu (16/10/2019).
“Ya bagaimana, saya sudah keliling bersama KPK di semua provinsi, area rawan korupsi sudah saya ingatkan sejak awal, bahkan saya mengingatkan diri saya hati-hati dengan perencanaan anggaran,” kata Tjahjo usai Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Merlyn Park Hotel, Rabu (16/10/2019).
Tjahjo menegaskan, kepala daerah harus mawas terhadap monopoli proyek, mekanisme pembelian barang dan jasa, masalah jual beli jabatan, perihal dana hibah dan bantuan sosial serta retribusi dan pajak.
“KPK dengan strategi pencegahanya turun ke bawah lewat koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah), lewat korwil sudah diingatkan,” katanya.
Tjahjo menerangkan bahwa laporan masyarakat khususnya orang-orang terdekat membantu giat OTT KPK. Oleh sebab itu adanya OTT KPK pasti didukung oleh bukti-bukti yang valid, meskipun praduga tak bersalah juga harus dikedepankan.
Proses penganggaran pemerintah daerah juga harus dilakukan secara transparasi. Hal ini untuk mengantisipasi praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat penyelenggara negara.
Sebagai informasi KPK melakukan giat di Medan, Sumatera Utara. Dari operasi senyap itu tim menangkap kepala daerah yakni wali kota, kepala dinas PU, protokoler dan ajudan wali kota, swasta sehingga total ada tujuh orang. (a)
