ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) meminta pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak banjir di provinsi Sulawesi Tenggara mengkaji ulang tata ruangnya. Seperti di kabupaten Konawe dan Konawe Utara (Konut).
Hal itu disampaikan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) Kementerian LHK, Saparis Soedarjanto kepada awak ZONASULTRA.COM di Jakarta, Jumat, (21/6/2019).
“Review atau kaji ulang tata ruangnya, bila perlu dilakukan revisi. Review dan revisi itu harus mempertimbangkan mitigasi bencana dan adaptasi,” kata Saparis.
Baca Juga : Banjir Sultra, Berikut Analisa Kementerian LHK
Menurutnya, daerah-daerah yang rawan tergenang banjir maupun kawasan hulu yang rusak dapat dijadikan acuan untuk merevisi tata ruang wilayah.
Kata dia, revisi tata ruang tersebut harus diarahkan untuk mengurangi potensi resiko bencana dalam konteks mitigasi dan pencegahan.
“Ada semacam relokasi atau juga yang hulunya rusak, itu ada. Walaupun kecil hanya sekitar 2,7%, itu agar direhabilitasi,” imbuh pria yang akrab disapa Toto ini.
Terkait dengan relokasi, dia juga mengingatkan Pemda harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama lokasi yang aman dari potensi bencana. Selain itu, relokasi juga harus memperhatikan akses masyarakat terhadap tempat mencari nafkah atau mata pencaharian.
Baca Juga : Bencana Banjir di Sultra, Akademisi UHO Ingatkan Terkait Tata Ruang
“Kemudian ada skema adaptasi di daera yang banjir itu, kalau memang dimungkinkan, coba rekayasa hidrologi misalnya buat saluran kesana-kemari biar air mengalir, tapi itu harus dibarengi dengan skema adaptasi,” kata Toto.
Selain itu, bisa juga diupayakan adanya Early Warning System. Sehingga jika terjadi hujan deras dalam waktu yang panjang, sirine peringatan akan berbunyi, agar masyarakat segera melakukan evakuasi. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Abdul Saban
