ZONASULTRA.COM,KENDARI– Kota Kendari menjadi 1 dari 60 kota di Indonesia yang ditunjuk untuk menerapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) Muhammad Yusuf Ateh memberikan selamat pada kota Kendari yang telah ditunjuk menjadi contoh.
Ia mengatakan bahwa setelah ditunjuk menjadi contoh pihaknya akan melakukan evaluasi tentang reformasi birokrasi, Akuntabilitas dan pelayanan, serta Nilai LAKIP Dari hasil evaluasi selanjutnya akan di temukan kelebihan dan kekurangan. Jika ada yang kurang maka akan dilakukan pendampingan untuk perbaikan.
“Evaluasi ini didesain sedemikian rupa supaya ada nilainya, karena ada nilai itu akan lebih terukur, tapi tujuan utamanya bukan nilai. Hasil penilaian LAKIP yang kami temukan rata-rata memiliki nilai 40 namun masih ada daerah yang memiliki nilai 25 dan 30” ujarnya.
Nilai di bawah 40 ini lanjutnya menunjukkan buruknya kinerja pemerintah daerah dalam artian anggaran habis digunakan namun tidak menunjukkan hasil.
“Kalau di Indonesia nilai rata-rata 40,artinya kabupaten kota itu RPJMDnya asal ada, Renstranya jalan sendiri, ukurannya tidak ada, yang direncanakan lain dengan yang dianggarkan, yang dilaksanakan lain dengan yang dianggarakan , yang dilaporkan lain dengan yang dilaksanakan, kalau mau buat laporan bingung” lanjutnya.
Sementara itu walikota Kendari Asrun menyambut baik langkah yang dilakukan Kemen PAN RB untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan visi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) sehingga bisa selaras dengan visi dan misi Kota Kendari.
“Saya kira bagus pertemuan hari ini, karena langsung didampingi dari Kemen PAN RB , sehingga mereka bisa focus mencapai target dan lebih mudah menyusun program “ katanya.
Kegiatan yang di ikuti para kepala SKPD, Camat, Lurah dan para staf SKPD ini, diselenggarakan pada daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah agar agar penyusunan program nantinya tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Walikota terpilih. (B)
Penulis: Sumarlin
Editor: Tahir Ose
