Kepala BKPMD Sultra : PT. VDNI Tak Punya Itikad Baik Bertemu Pemprov Sultra

Kepala BKPMD Sultra : PT. VDNI Tak Punya Itikad Baik Bertemu Pemprov Sultra
DISKUSI AKHIR- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD dan PTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra) Masmuddin melakukan diskusi akhir dihadapan masa kabupaten Konawe, Senin (7/3/2016). Saat diskusi berlangsung beliau dikawal oleh aparat satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol PP) dengan kondisi cuaca hujan di halaman jogging track Gubernur.ILHAM SURAHMIN/ZONASULTRA.COM
Kepala BKPMD Sultra : PT. VDNI Tak Punya Itikad Baik Bertemu Pemprov Sultra
DISKUSI AKHIR- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD dan PTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra) Masmuddin melakukan diskusi akhir dihadapan masa kabupaten Konawe, Senin (7/3/2016). Saat diskusi berlangsung beliau dikawal oleh aparat satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol PP) dengan kondisi cuaca hujan di halaman jogging track Gubernur.ILHAM SURAHMIN/ZONASULTRA.COM

 

ZONASULTRA.COM,KENDARI– Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Masmuddin menegaskan, sampai saat ini PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) tidak mempunyai itikad baik menemui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk membicarakan terkait aktifitas yang dilakukannya saat ini di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Masmuddin yang menemui ratusan massa yang sempat bertahan selama empat jam di kantor gubernur meminta pihak managemen perusahan segera menemui Pemprov Sultra untuk menyelesaikan permasalahan di sana.

Pada kesempatan tersebut, Masmuddin yang juga mantan Wakil Bupati Konawe itu meminta Pemda setempat untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan catatan pemekarsa PT. Pelabuhan Muara Sampara serius mengurusnya.

“Kalau untuk police line saya akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah (Polda) Sultra,” kata Masmuddin di tengah kerumunan massa, Senin (7/3/2016).  (Baca Juga : Tak Bertemu Nur Alam, Demonstran Konawe Bertahan di Kantor Gubernur)

Pihak pendemo yang sebagian besar adalah pekerja pelabuhan dan karyawan PT. VDNI ini tak mau menerima alasan Pemprov untuk menghentikan aktivitas. Mereka mendesak Pemprov Sultra untuk segera membuka kembali jetti sebelum tanggal 15 Maret 2016.

Pihak pendemo mengancam akan kembali melakukan aksi serupa bila hingga tanggal 15 Maret ada keputusan final mengenai pembukaan dan penggunaan kembali pelabuhan jeti. (Baca Juga : Ribuan Masyarakat Konawe Desak Gubernur Jangan Halangi Pembangunan Smelter Morosi)

Untuk diketahui, Senin pagi ribuan massa berdemonstrasi di kantor DPRD dan Gubernur Sultra mendesak agar pemerintah memberikan izin aktifitas pelabuhan JETI, izin mendirikan bangunan (IMB), memberikan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Sebelumnya, pemerintah provinsi Sultra mengecam pembangunan mega industri smelter oleh PT Virtue Dragon Nickel Industri di Morosi, karena belum melengkapi sejumlal syarat adminsitrasi semisal dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

 

Penulis : Ilham Surahmin
Editor  : Rustam

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib