iklan zonasultra

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konsel Ingin Bentuk Pansus Keuangan

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Ramlan
Ramlan

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Ramlan, bakal mengusulkan ke pimpinan DPRD untuk membentuk panitia khusus (Pansus) keuangan. Ramlan menganggap kondisi keuangan daerah berjalan tidak normal di tahun 2020 ini.

Ia merinci, proses pencairan gaji ASN selalu mengalami keterlambatan setiap bulan, dana perjalanan, reses anggota DPRD serta pencairan beberapa item kegiatan lainnya yang hingga pertengahan Maret ini belum juga dicairkan.

Berita Terkait : DPRD Hearing Pemda Konsel Terkait Keterlambatan Gaji ASN

Salah satu agenda rutin yang belum terlaksana adalah reses DPRD masa sidang pertama. Di sisi lain pemerintah daerah telah selesai melakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Ramlan pun memprediksi saat ini pemerintah setempat tengah sementara menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2021.

“Jadi nanti kalau kita turun untuk menyerap aspirasi masyarakat (reses), kesannya hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, karena kita punya pokok-pokok pikiran itu sudah tidak bisa diakomodir lagi kalau penyusunan RKPD telah selesai dilakukan. Apalagi kita ketahui bersama, Pemerintah Provinsi Sultra sudah akan melaksanan musrenbang di tanggal 30 Maret mendatang,” papar Ramlan pada awak media, Jumat (20/3/2020).

Pria yang akrab disapa Mola ini menyebut pemerintah setempat tidak transparan dalam mengelola anggaran. Dalam beberapa kesempatan rapat dengar pendapat (RDP), seharunya pihak TAPD dapat memberikan penjelasan secara riil.

Baca Juga : Pemprov Sultra Siapkan Rp18 Miliar Gaji untuk Guru Honorer

“Misalnya kalau sedang defisit, berapa defisitnya dan penyebabnya, sehingga terjadi defisit. Jadi yang terjadi hari ini pihak keuangan terkesan tidak transparan dalam pegelolaan keuangan daerah. Termasuk dana transfer yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) ini tidak pernah dijelaskan secara detail realisasinya sudah sejauh mana,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Ramlan menganggap perlunya DPRD membentuk pansus keuangan. Nantinya pansus akan bekerja untuk mengetahui yang terjadi dalam postur keuangan daerah saat ini dan mencari solusi. (b)

 


Kontributor: Erik Ari Prabowo
Editor: Jumriati

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib