Komisi III DPRD Konkep Tunda RDP, Ini Penyebabnya

98
Komisi III DPRD saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). (Abdul Arjab/ZONASULTRA.COM)
Komisi III DPRD saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). (Abdul Arjab/ZONASULTRA.COM)
Komisi III DPRD saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). (Abdul Arjab/ZONASULTRA.COM)
Komisi III DPRD saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). (Abdul Arjab/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, LANGARA-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara (Sultra) terpaksa menunda rapat dengar pendapat (hearing) bersama dinas kesehatan (Dinkes) dan pihak Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) karena tak dihadiri beberapa oknum yang diduga sebagai dalang timbulnya dalam rekrutmen Pembantu Harian Lepas (PHL). Kegiatan yang diharapkan dapat menemukan substansi permasalahan soal perekrutan PHL di dinas kesehatan Konkep.

Ketua Komisi III bidang pendidikan dan kesehatan, Imanuddin menegaskan, pihaknya ingin mengetahui permasalahan yang sebenarnya, sehingga diharapkan kehadiran semua pihak yang dimaksud agar kejadian itu tidak terulang kembali.

“Saya inginkan pertanggung jawaban dari persoalan ini, kami belum puas sebab sangat meresahkan. Apalagi ini menyangkut kebijakan pemerintah sebab informasi yang ada justru ada campur tangan oleh orang yang tidak punya kapasitas,” tegasnya di ruang sidang dewan (19/09/2016) di Langara.

Dikatakan, pemanggilan selanjutnya akan dilayangkan kepada beberapa oknum tersebut untuk dilakukan klarifikasi. Namun, ketika pemanggilan tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan merekomendasikan ke satuan polisi (Satpol) pamong praja (PP) untuk memanggi paksa oknum tersebut.

Lebih lanjut menurut dia, persoalan yang sempat menghangat beberapa waktu lalu itu harus dihadiri oleh beberapa orang yang diduga menjadi dalang dari timbulnya masalah tersebut. “Persoalan ini nda bisa tuntas kalau nda ada JMN dan kawan-kawannya itu, mereka jadi biangnya sehingga harus dihadirkan,” tegas Imanuddin

Ia mengatakan, kepala dinas dan kepala rumah sakit serta beberapa orang lainnya sudah hadir memberikan klarifikasi, namun penjelasan dari mereka soal proses perekrutan PHL beberapa waktu lalu itu tanpa melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Memang Kadis dan kepala Rumah Sakit sudah hadir tapi mereka nda tau apa2 soal perekrutan ini,”ucapnya.

Di tempat yang sama, Kadis Kesehatan Konkep, Muhammad Nasir menjelaskan substansi permasalahan sebenarnya soal proses perekrutan PHL yang dimaksud tidak melalui dirinya. ” LMasalah sebenarnya ada dibeberapa aktor yang dimaksud tadi meskipun sebelumnya saya sudah panggil pihak bersangkutan mengenai  perekrutan PHL lanjutan,” terangnya.

Terkait rencana rapat lanjutan bersama Komisi III DPRD, sambungnya, besok siang telah dijadwalkan. Dia berjanji untuk hadir usai kegiatan tersebut.

“Insha allah saya hadiri meskipun agak padat soalnya ada kegiatan pelayanan kesehatan besok,” ujarnya. (B)

 

Reporter : Arjab Karim
Editor   : Kiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini