ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Setelah puasa selama 54 tahun untuk mendapatkan opini dengan predikat baik dalam hal pengelolaan keuangan, untuk pertama kalinya Kabupaten Konawe akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (28/7/2016) kemarin.
Namun lembaga auditor keuangan itu memberikan sejumlah catatan atas pengelolaan keuangan Kabupaten Konawe. Salah satunya buruknya administrasi pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Konawe, terlebih pada era Muhammad Ridwan Lamaroa yang saat ini menjabat sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Konawe.
Dalam catatannya, Kepala BPK Perwakilan Sultra, Widyatmantoro menyebutkan bahwa sistem pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran dinas yang membawahi dunia pendidikan itu belum tertib atau pengelolaan keuangannya masih terbilang buruk.
“Selain itu pemerintah Konawe belum memiliki sistem dan prosedur pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Widyatmantoro, Jumat (29/7/2016).
Ditemui di tempat terpisah, Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Konawe, Rolandsyah menantang Bupati Konawe Kery Syaiful Konggoasa untuk berani mengambil sikap melakukan evaluasi kinerja para bawahaanya, terutama sistem yang ada di dinas pendidikan yang banyak mendapat catatan dari BPK.
“Walaupun memang ini warisan dari kepala dinas (Kadis) yang lama, yakni Ridwan Lamaroa yang saat ini menjabat sebagai Sekda, tetapi siapa yang berani menjamin kalau ini tidak akan terus terjadi jika tidak secepatnya dilakukan perbaikan,” ujar Roland.
Rolandsyah juga memberikan apresiasi kepada pasangan Kery Syaiful Konggoasa – Parinringi yang telah sukses menyabet dua penghargaan bergengsi yakni tropi Adipura Buana dan Opini WTP, mengingat Konawe sendiri sudah puluhan tahun tidak merasakan keduanya. (B)
Reporter: Restu
Editor: Jumriati
