ZONASULTRA.COM, RAHA – Pelaksana harian (Plh) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Raha Jaya Raharja mengungkapkan, pencairan dana desa di Kabupaten Muna untuk triwulan pertama tinggal menunggu surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
“Karena dasar kita mencairkan dana desa ini berdasarkan dari rekomendasi DJPK itu,” ungkapnya saat ditemui di Kantor KPPN Raha, Jumat (2/6/2017).
Menurutnya, rekomendasi dari DJPK ini keluar, apabila syarat yang dibutuhkan sudah kirim ke DJPK, seperti laporan pertanggungjawaban 2016, APBDes-nya, dan itu harus rampung semua.
“Setelah itu yang bertanggungjawab pihak DPMPD Muna dan mengkopilasi semua laporan itu. Setelah komplit pihak DPMPD yang menyerahkan laporan itu ke DJPK, lalu keluar surat rekomendasi dari DJPK untuk KPPN Raha dan kita bisa membayarkan pencairan dana desa,” tuturnya.
Sampai dengan sekarang ini, lanjut Jaya Raharja, pihaknya belum menerima rekomendasi dari DJPK untuk pembayaran dana desa itu. Olehnya itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPMPD Muna dan untuk DPMPD Muna baru hari Selasa kemarin sudah ke Jakarta untuk membawa laporan ke DJPK.
“Jadi harus dipahami bahwa pembayarannya ini bukan dari kas negara langsung ke kas desa, tetapi dari kas negara ke kas daerah dan selanjutnya maksimal tujuh hari di kas daerah serta langsung di tranafer ke kas desa,” ucapnya.
Untuk diketahui, pencairan dana desa terbagi dua tahap yaitu tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen dari pagunya. Untuk tahap pertama ini batas pencairannya sampai tanggal 24 Juni 2017 dan jumlah Dana Desa Kabupaten Muna untuk 2017 ini sebesar Rp. 97. 780.706.000 Miliar. (B)
Reporter : Kasman
Editor : Kiki
