Dari jumlah ini, 60,15% atau sekitar Rp 8, 49 triliun masih merupakan kredit konsumtif. Kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing hanya 28,12% dan 11,65%.
Kredit Konsumtif Masih Tinggi, BI : Idealnya Kredit Modal dan Investasi Lebih Besar
Dari jumlah ini, 60,15% atau sekitar Rp 8, 49 triliun masih merupakan kredit konsumtif. Kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing hanya 28,12% dan 11,65%.
Kepala Deputi Perwakilan BI Sultra, L.M. Bahtiar Zaadi mengungkapkan, kredit konsumtif di Sultra terbilang masih cukup tinggi. Menurut dia, komposisi roda perekonomian yang ideal adalah dengan ditopang oleh kredit modal kerja dan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan kredit konsumtif.
“BI sudah mendorong agar kredit itu lebih banyak di dunia usaha dan investasi, tapi ternyata roda perekonomian kita masih tetap ditopang kredit konsumsi di masyarakat,” kata Bahtiar di Kendari, Kamis (15/1/2015).
Dari jumlah kredit perbankan yang digelontorkan tersebut, menurut Bahtiar, terjadi peningkatan non performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah sebesar 0,84 persen ke posisi 2,73 persen dari sebelumnya 1,89 persen.
“Meskipun meningkat, rasio kredit bermasalah tersebut masih tetap berada pada batas normal karena masih berada di bawah 5 persen,” ujar Bahtiar.
Adapun kolektibilitas dari kredit yang digelontorkan per November 2014 tersebut adalah kredit lancar sebesar Rp 12,87 triliun, di bawah pengawasan khusus (DPK) sebesar Rp 858,99 milyar, kurang lancar sebanyak Rp 64,95 miliar, diragukan sebanyak Rp 87,42 miliar dan kredit macet sebesar Rp 233,60 miliar.
Bahtiar menambahkan, dari total kredit yang digelontorkan oleh pihak perbankan, 34,08% atau sekitar Rp 4,81 triliun untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sisanya sebanyak 65,92% atau sekitar Rp 9,30 triliun untuk non UMKM.
Tahun ini BI memproyeksikan kredit perbankan di Sultra bisa tumbuh sebanyak 20%.
Saat ini di Sultra terdapat 24 bank umum terdiri dari 18 bank konvensional dan enam bank syariah. Bank perkreditan rakyat (BPR) sebanyak 12 terdiri dari delapan BPR milik pemerintah daerah dan empat BPR milik swasta. (Jumriati)
