KUNKER – Bupati Muna Barat (Mubar) LM Rajiun Tumada saat memberikan piagam dan cendramata berupa logo Kabupaten Mubar kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Sultra Azhari di Rujab Bupati Mubar, Kamis (9/11/2017) malam. (Kasman/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, LAWORO – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Muna Barat, Kamis (9/11/2017) malam, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) Azhari menghimbau para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat dan kepala desa untuk tidak segan-segan berkonsultasi tentang anggaran apabila ada hal-hal yang belum jelas, termasuk pengelolaan dana desa.
“Seperti kita ketahui bersama, kabupaten yang baru berusia tiga tahun ini sudah mendapatkan penghargaan wacana tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Olehnya itu, saya pertegas kepada Pemda Mubar terutama SKPD, camat dan kepala desa untuk konsultasi mengenai anggaran agar bisa membantu Bupati Mubar meraih kembali WPT itu,” kata Azhari di Rujab Bupati Mubar.
Menurut dia, SKPD, camat dan kepala desa harus sering berkonsultasi kepada kejaksaan agar dalam melakukan pencairan anggaran tidak ada keragu-raguan. Tak lupa juga menekankan kepada pihak Kejaksaan Muna untuk lebih mengedepankan edukasi pencegahan. Selain itu harus memberikan bimbingan kepada para kepala desa terkait dana desa.
“Kalau ada hal-hal yang diragukan silahkan konsultasi kepada pihak kejaksaan atau kepolisian,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada sangat berterima kasih kepada Kajati Sultra Azhari yang menyempatkan waktu untuk melakukan kunjungan kerja di Mubar. Selama menjabat sebagai Bupati Mubar, dirinya sudah melakukan MoU dengan dinas-dinas terkait di Kabupaten Mubar.
Bupati Mubar LM Rajiun Tumada, Kajati Sultra Azhari dan segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda) foto bersama dalam acara kunjungan kerja Kajati Sultra di Rujab Bupati Mubar, Kamis (9/11/2017) malam.
“Kami sudah sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanakan kegiatan ADD, pelatihan paralegal desa agar dapat membantu menyelesaikan persoalan masalah hukum dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan dana desa ini,” terang Ketua PAN Mubar ini.
Dia menambahkan, pihaknya juga menindaklanjuti apa yang menjadi surat edaran Kejaksaan Agung RI, serta menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yakni kerjasama antara Kemendagri, Kapolri dan para bupati serta wali kota se-Indonesia terkait tentang penanganan dana desa.
Olehnya itu, Rajiun berharap agar kejaksaan dan kepolisian dapat membantu masyarakatnya dalam mengelola dana desa agar tidak ragu-ragu.
“Kita juga sudah melakukan MoU dengan Kejari Muna menyangkut masalah bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan MoU tentang tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dan syukur Alhamdulillah semua ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Kunjungan kerja Kajati Sultra di Mubar ini dihadiri kepala SKPD, camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat Mubar. (B)
Reporter : Kasman
Editor : Jumriati
