ZONASULTRA.COM,BAUBAU – Sebelas jabatan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Darah) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan segera dilelang. Namun di balik itu ada isu yang berkembang terkait dugaan soal indikasi nepotisme di dalam lelang jabatan eselon II itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota (Wawali) Baubau, La Ode Ahmad Monianse membantah dugaan itu. Dia memastikan tidak ada peserta titipan. Sebab yang akan menduduki jabatan Kepala OPD harus kompoten.
“Pak Wali sudah sangat tegas mengatakan bahwa lelang jabatan ini objektifitas. Sehingga, diharapkan siapa terbaik dari hasil lelang itulah yang akan menduduki jabatan yang ditentukan,” ujar Monianse ditemui usai dinas di kantor Wali Kota Baubau, Senin (5/8/2019).
Dugaan nepotisme lelang jabatan lahir setelah adanya mutasi Juni 2019 lalu. Dengan tegas, Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Baubau ini menepis keputusan merombak 172 pejabat disertai non job 65 pejabat setingkat eselon III dan IV, bagian dari skenario memberikan ruang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) titipan untuk menduduki jabatan di Pemkot Baubau.
Baca Juga : AS Tamrin Minta Warga Baubau Kurangi Sampah Plastik
“Saya kira tidak seperti itu. Informasi yang saya dapat dari Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) bahwa mutasi waktu itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” urainya.
Sebagaimana diketahui, 57 peserta lelang jabatan dinyatakan lulus administrasi. Mereka berebut 11 jabatan, diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, juga Sekretaris DPRD.
Selain itu ada kepala bidang dan staf di Sekretriat Pemkot Baubau ikut dilelang. Diantaranya n Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.
Sejauh ini, lelang jabatan ini telah menyelesaikan asesmen di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. Belum ada informasi, jumlah peserta yang mengikuti tahap ini. Namun, yang jelas masih ada satu tahap lagi harus dilewati peserta yang yakni wawancara oleh Panitia Seleksi (Pansel).
Akumulasi nilai asesmen dan wawancara ini menjadi dasar pengajuan tiga besar ke Wali Kota Baubau sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Selanjutnya, Wali Kota menentukan satu nama dari tiga besar itu untuk menduduki jabatan yang dilelang. (b)
