iklan zonasultra

LMND Bombana Desak Pembatalan Omnibus Law

LMND Bombana Desak Pembatalan Omnibus Law
DEMO - Liga Mahasiswa Nasional dan Demokrasi (LMND) Bombana menggelar aksi teatrikal di pelataran Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana, Kamis (16/7/2020) untuk mendesak pembatalan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cilaka). (M6/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, BOMBANA– Liga Mahasiswa Nasional dan Demokrasi (LMND) Bombana menggelar aksi teatrikal di pelataran Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana, Kamis (16/7/2020) untuk mendesak pembatalan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cilaka).

Aksi yang dikomandoi Hasrianil tidak di sambut oleh unsur pimpinan DPRD setempat. Pasalnya tiga unsur pimpinan dan anggota sedang dalam perjalanan dinas di kota Kendari sejak beberapa hari terakhir.

“Pimpinan dan anggota lagi dalam perjalanan dinas keluar kota, informasinya mereka ke kota Kendari,” ungkap salah satu staf yang tidak ingin di sebutkan namanya itu

Hasrianil mengatakan, kedatangan mereka untuk mendesak DPRD Kabupaten Bombana menyampaikan pada DPR RI untuk membatalkan pengesahan rancangan undang-undang tersebut.

Kemudian, menghentikan penggusuran lahan petani dan masyarakat, mencabut UU Minerba, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) serta menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia menilai RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang akan disahkan nanti syarat kepentingan kelas pemodal yang sekarang berada dalam kekuasaan negara. Omnibus Law juga, kata dia merupakan produk hukum yang memberikan ruang bagi kepentingan pemilik modal yang akan berkonsentrasi pada hilangnya hak-hak buruh.

“Misalnya penghapusan aturan tentang hak cuti, melahirkan, sakit dan memperingati hari besar agama dan dapat mempermudah PHK tanpa dibayar jauh dari jaminan kehidupan yang jelas,” ungkapnya

Selain beberapa poin RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dapat menfasilitasi perampasan lahan bagi petani yang justru akan memperpanjang konflik agraria di Indonesia.

Belum lagi pada sektor pendidikan, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) tidak luput dari ancaman komersil yang akan membuka ruang dunia pendidikan bagi kelas bermodal, sehingga biaya pendidikan mahal.

,‚ÄĚKami minta DPRD untuk menyuarakan aspirasi kami hingga ke tingkat pusat, baik itu lewat lembaga DPR maupun lewat jalur partai,” ujarnya.

Sementara itu salah satu anggota DPRD dari partai PAN saat di hubungi Askar mengatakan, bahwa apa yang menjadi tuntutan massa aksi akan dibahas bersama oleh anggota selepas dari perjalanan dinas.

Menurutnya tuntutan ini akan menjadi perhatian serius bagi DPRD Bombana karena ini menyangkut hidup hajat orang banyak. (b)

 


Penulis: M6
Editor: Ilham Surahmin

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib