ZONASULTRA.COM, KENDARI – Berkurangnya bakal calon (balon) kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 diakibatkan tingginya mahar yang dipatok partai politik (Parpol). Praktik seperti ini dinilai terjadi secara merata di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pengamat politik Eka Suaib mengungkapkan fenomena ini muncul karena semakin meningkatnya persyaratan calon untuk maju dari calon perseorangan atau independen. Akibatnya banyak calon yang melirik ke parpol tetapi pada saat bersamaan parpol memasang mahar politik yang cukup tinggi.
“Jumlahnya cukup fantastis per kursi Rp 300 juta sampai Rp 500 juta, sehingga bagi mereka yang tidak bersaing dalam membayar mahar tidak akan mendapatkan pintu pencalonan,” kata Eka Suaib saat ditemui, Jumat (31/7/2015).
Praktik pembayaran mahar di parpol agak sulit dihilangkan karena sumber finansial parpol yang kecil. Selain itu kata Eka, juga karena godaan dari para pemodal yang turut membiayai calon-calon yang dianggap kuat.
“Para pemilik modal membiayai para balon dengan harapan dapat menguasai dan punya akses terhadap kekuasaan ketika calonnya menang,” kata Eka yang juga akademisi UHO ini.
Sementara itu untuk peran pengawasan yang dilakukan oleh pantia pengawas pemilu (Panwaslu) belum maksimal karena keterbatasan personil. Padahal di sisi lain tambah Eka, modus dan pelanggaran pemilu saat ini semakin sistematis.
