ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Program Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan bantuan beasiswa kepada 900 Mahasiswa Universitas Lakidende, mendapatkan kecemburuan dari Mahasiswa Konawe yang sedang menyelesaikan studinya di Kota Kendari. Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe (OPPMIK) Kendari menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe, Kamis (15/03/2018).
Massa menilai, Pemda dalam hal ini Dikbud tidak adil dalam mengucurkan dana Rp1,8 Miliar untuk program “Cerdas Konaweku” padahal mereka merupakan anak asli Konawe yang kebetulan berkualiah di Kendari.
” Kita sama-sama menuntut ilmu demi memajukan sektor pendidikan di Konawe, seharusnya nasib kami juga di perhatikan, masa hanya mahasiswa yang kuliah di Konawe saja yang diperhatikan,” ungkap Koordinator aksi Arif Sinapoy
Selain menuntut jatah beasiswa, massa juga menuntut pembuatan asrama di Kota Kendari. Karena sebagian daerah telah membuatkan asrama untuk Mahasiswanya di Kendari.
” Masa konawe kalah dengan daerah-daerah lain sebut saja Kolaka Utara dengan APBD Rp 600 Miliar, namun dapat memberikan perhatian kepada Mahasiswanya, begitu juga dengan Konawe Utara yang notabene daerah pemekaran dari Konawe tapi mampu menyediakan asrama megah untuk mahasiswanya, terus Konawe dengan APBD Rp 1,2 Triliun justru terlihat miskin demgan daerah-daerah lain,” bebernya.
Berdasarkan pantauan, aksi ini sempat memanas, mahasiswa yang berusaha masuk ke Kantor Dikbud berusaha dicegat oleh pegawai Dikbud sehingga terjadi aksi tegang dan aksi dorong-dorong. Namun aksi ini bisa diredam, setelah Kepala Dikbud Jumrin Pagala bersedia menemui massa.
Di hadapan Mahasiswa, Jumrin Pagala berjanji akan berupaya memenuhi tuntutan mahasiswa. Ia mengakui, untuk tahun ini Dikbud telah mengalokasikan dana sebanyak Rp.1,8 miliar, namun dana tersebut hanya diperuntukan kepada mahasiswa yang kuliah di Konawe, dengan alasan sudah tertera dalam Draf Penggunaan anggaran (DPA).
“Sudah sesuai aturannya karena sudah ditetapkan dalam APBD 2018, sehingga tidak bisa dirubah. Adapun kalau harus diubah harus persetujuan Pimpinan dan DPRD setempat. Tapi intinya nasib Mahasiswa asal Konawe yang kuliah di Kota Kendari tetap akan kami perjuangkan,” terangnya. (B)
