DEMO – Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo, beserta anggota komisi IV saat menerima aspirasi dari puluhan mahasiswa di Gedung Sekretariat DPRD, Selasa (6/6/2017) siang. Massa meminta agar dewan merekomendasikan kepada Gubernur Sultra untuk mencopot Damsid dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (RAMADHAN HAFID/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (AMPH – Sultra) meminta agar dewan merekomendasikan kepada Gubernur Sultra untuk mencopot Damsid dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud), karena dinilai telah lalai dan gagal dalam kepemimpinannya, serta menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.
Salah satu mahasiswa Ramlan Ram, menyampaikan, Kadisdikbud Sultra diduga kuat memberikan arahan kepada bendahara Disdikbud Sultra Andi Husbani yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Polda Sultra, terkait penerimaan suap pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Muna.
Selain itu, Ramlan mengatakan, dari penelusuran yang dilakukan, Disdikbud Sultra menjadi ladang praktek korupsi diantaranya, pengadaan ATK fiktif di keuangan tahun 2016, pungli pada beasiswa cerdas Sultraku, pemotongan anggaran 30 persen pada setiap kegiatan baik melalui APBD maupun APBN, pembangunan TK Kuncup yang gagal konstruksi, dan masih banyak lagi.
“Dengan kasus OTT dan berbagai dugaan korupsi yang disebutkan itu, maka kami nilai Kadisdikbud gagal dalam kepemimpinannya . Sebab Dikbud Sultra harus menjadi corong pengembangan generasi penerus di dunia pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkapnya.
Selain meminta Kadisdikbud Sultra dicopot dari jabatannya, puluhan mahasiswa ini juga meminta kepada Polda Sultra untuk mengembangkan kasus OTT yang melibatkan bendahara disdikbud, sebab mereka menilai tersangka hanya mendapat arahan dari pimpinan Dikbud dan menelisik lebih jauh terhadap dugaan korupsi yang terjadi dilingkup Dikbud Sultra.
Puluhan massa ini diterima langsung oleh Ketua Komisi IV Yaudu Salam Ajo dan anggota komisi IV yang lain. Menurut Yaudu kasus OTT yang melibatkan bendahara Dikbud Sultra telah menampar dunia pendidikan di daerah itu.
Dikatakan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini dengan memanggil Dikbud Sultra untuk melakukan hearing. Ia juga mendukung apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka memperbaiki dunia pendidikan yang ada di Sultra.
Sementara anggota komisi IV yang lain, Muhammad Poli mengatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh para mahasiswa ini sudah sangat tepat, menyampaikan aspirasi dan mengadukan berbagai persoalan yang ada di Dikbud Sultra. Tetapi kata dia, mahasiswa harus bisa memberikan data kepada dewan terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kadisdikbud Sultra, agar pihaknya bisa menindaklanjuti.
“Kita mendukung apa yang dilakukan. Tapi berikan kami data terkait korupsi yang disebutkan tadi, supaya kami pelajari dan menindaklanjuti,” ujarnya. (B)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose
