ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Masyarakat Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), meminta pemerintah daerah agar menghentikan aktifitas pertambangan yang dilakukan PT Cahaya Modered Metal Industri (CMMI) yang beroperasi di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala. Pasalnya, perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat, bahkan janji Corporation Sosial Responsbility (CSR) yang akan diberikan pihak perusahaan tidak pernah direalisasikan sampai saat ini.
Ketua Asosiasi Kerukunan Antar Desa (Akad) Kecamatan Puriala, Basran mengaku sejak perusahaan tambang itu berdiri, masyarakat belum pernah menikmati manfaat ataupun bantuan sosial dari PT CMMI. Tidak hanya itu, janji alokasi beasiswa pendidikan hingga saat ini belum terealisasi. Sehingga, pihaknya sangat berharap pemerintah dapat segera mengambil sikap untuk menutup saja perusahaan tersebut.
“Masyarakat hanya menerima dampaknya saja, sementara perusahaan tersebut sudah mendapat banyak keuntungan dari hasil menambang. Setiap kali kita tanyakan itu mereka malah mengatakan untuk sabar, dalam artian masyarakat disuruh bersabar sampai perusahaan ini angkat kaki kalau sudah terlalu banyak meraup keuntungan dari tanah Puriala,” kata Basran, Kamis (30/7/2015)
Ironisnya, kata Basran, pada akhir tahun 2014 silam perusahaan tersebut berhasil mendapat keuntungan dari hasil penjualan nikel ke luar negeri sebesar Rp 13 triliun.
Sementara itu, HRD PT CMMI Konawe, Simon Sinon yang dikonfirmasi Zonasultra.com mengatakan, perusahaan tempat ia bekerja sedang mengalami masalah keuangan. Bahkan dia mengaku untuk upah karyawan saja, perusahaan tersebut sangat kesulitan. Dari empat mesin produksi (smelter) yang sebelumnya beroperasi, kini tinggal dua. Akibat masalah itu, kata Simon, memaksa pihak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada ratusan karyawan.
“Informasi yang mengatakan bahwa perusahaan ini berhasil meraup keuntungan hingga Rp 13 triliun itu tidak benar, karena jika perusahaan ini mendapat keuntungan segitu banyak, tidak mungkin mengurangi mesin produksi yang beroperasi serta melakukan PHK. Ini saja kami masih memiliki hutang di luar yang harus segera kami lunasi, nah bagaimana kita mau mengsejahterakan masyarakat sementara karyawan kita saja masih sulit kita sejahterakan,” kata Simon dihubungi via selulernya.
