PEMBEKALAN – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti saat memberikan paparan dalam pembekalan kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk para kepala daerah, di Aula BPSDM di jalan Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017). (Rizki Arifiani/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti meminta kepada para kepala daerah untuk meningkatkan diatribusi bantu yang telah diberikan oleh Pemerintah pusat. Hal ini dipaparkan Susi saat memberikan materi dalam pembekalan kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk para kepala daerah.
“Mohon bapak dan ibu wali kota dan bupati bisa meningkatkan distribusi bantuan yang kita berikan pada masyarakat. Semua nelayan sudah diasuransikan, kalau ada yg meninggal di laut lapor ke kami dicover Rp. 200 juta,” terang Susi di Aula BPSDM di jalan Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017).
Ia juga menegaskan bahwa sekarang KKP sangat transparan, ada whatsapp, email dan media sosial seperti Twitter yang bisa digunakan untuk berkomunikasi melaporkan permasalahan di daerah.
Dalam kesempatan ini Susi juga menyerukan kepada Bupati dan Walikota untuk melakukan kontrol terhadap kapal-kapal penangkapan ikan yang mendarat. “Kalau semua Kabupaten dan Kotamadya mencatat semua kapal yang landed, Pemda mempunyai kontrol terhadap apa yang dijalankan dan akan membantu PAD yang didapatkan,” tegas susi.
Oleh sebab itu pihaknya menghimbau Pemda menuruti kebijakan pemerintah pusat, dan bersama-sama meningkatkan pembangunan di bidang perikanan. Terutama dalam hal pengawasan, karena hampir 40-60 % hasil tangakapan tidak tercatat.
“Saya mohon daerah mengikuti pusat, kapal-kapal dibawah 10 gt tidak perlu lagi mengurus izin,” tandasnya. (B)
Reporter : Rezki Arifiani
Editor : Tahir Ose
