ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggota DPR RI Amirul Tamim menyebut salah satu daerah yang jadi prioritas pemekaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah Kota Raha. Namun terhalang oleh moratorium pemekaran dari pemerintah pusat.
Amirul mengatakan, sebenarnya Kota Raha bisa mekar pada tahun 2014 lalu bersamaan dengan Muna Barat dari daerah induk Kabupaten Muna. Di tahun itu syarat-syarat kota Raha untuk mekar sudah terpenuhi termasuk sudah adanya amanat presiden (ampres).
“Yang pertama prioritas itu Kota Raha, karena dulu harusnya bisa diketok bersama Muna Barat. Ampresnya Kota Raha saat itu sudah ada. Satu detik sebenarnya pada waktu itu, cuma tidak sempat jatuh palunya,” tutur Amirul di Kendari, Rabu (11/10/2017).
Menurutnya, kota Raha memiliki potensi dan daya saing ke depan sebagai daerah otonom. Kata Amirul, saat ini tinggal menunggu kebijakan pemerintah pusat saja kapan akan membuka peluang dengan mencabut moratorium pemekaran.
Namun demikian, semua pihak terkait termasuk pemerintah daerah diharap bisa mempersiapkan Kota Raha karena berdasarkan regulasi sebelum benar-benar mekar terlebih dahulu ditetapkan jadi daerah persiapan. Kata Amirul, daerah persiapan itu bukan saja soal dokumennya yang siap tapi wilayah dan masyarakatnya juga harus siap.
Proses pemekaran daerah sempat dihentikan oleh pemerintah pusat sejak diputuskan kebijakan untuk memoratorium pemekaran daerah Juni 2014 lalu dan dipastikan tidak ada lagi DOB sampai tahun 2019. Hal itu untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (PP Desertada). (B)
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor: Abdul Saban
