ZONASULTR.COM, WANGGUDU – Panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konut untuk segera merealisasikan honor oprasional (OP) panitia pilkades. Alasannya, proses tahapan pilkades telah berjalan dan membutuhkan biaya besar, sementara angaran yang peruntukkan untuk pembelanjaan ATK, pengamanan dan OP Pantia itu belum disalurkan.
Panitia pilkades Desa Basule, Ashari mengungkapkan, saat ini pihaknya mengalami kendala dalam proses pelaksanaaan pilkades. Karena untuk biaya administrasi seperti pembuatan baliho dan pemberkasan team yang terbentuk dalam panitia 9, harus mengumpulkan dana pribadi untuk menangulangi biaya persiapan pilkades yang dijadwalkan pada 28 februari 2017 itu.
“Kalau bisa honor oprasional ini bisa segera disalurkan, ini juga menyangkut kinerja kami di lapangan agar lebih baik. Saat ini pintar-pintar kami saja dulu untuk menanggulangi biaya persiapan pilkades, sementara yang harus diingat biaya pribadi kami juga terbatas sampai-sampai kami harius Bon,” kata Ashari, Jum’at (10/2/2017).
Olehnya itu, ia menekankan agar pihak DPMD Konut selaku pemegang kendali anggaran agar memberikan kepastian yang jelas terkait dana OP tersebut.
“Kami harap bisa ada kejelasan kapan disalurkan karena kami ini sementara bekerja mensukseskan pilkades serentak ini sementara seluruh pantia Pilkades belum dapat penyaluran dana dari DPMD,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Kadis DPMD Konut, Zulkarnain Sinapoi mengatakan, akan segera menyalurkan honor OP panitia, namun terlebih dahulu pihaknya harus melengkapi dan merampungkan segala laporan pemberkasan administrasi terkait pilkades yang akan diikuti sebanyak 40 desa itu.
Baca Juga : Pemkab Konut Siapkan Dana Rp 400 Juta Untuk Pilkades Serentak
“Masalah honor pasti akan disalurkan dalam waktu dekat ini, cuma kita harus merampungkan dulu berkas-berkasnya agar berjalan baik kalau sudah kelar langsung kita realisasikan dananya, jangan sampai dananya disalurkan terus ada masalah itu bisa jadi resiko besar untuk kami,” tukasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Konut akan menyelenggarakan Pilkades serentak di 40 Desa dari 41 Desa yang terdaftar yang dijadwalakan pada 28/2/2017. Sementara, Desa Morombo Pantai harus mengalami penundaan dikarenakan adanya permasalahan struktur aparat desa. (B)
Reporter : Jefri Ibnu
Editor : Kiki
