ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) mengklaim Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup memprihatinkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Bupati Konawe Parinringi menyebutkan bahwa PAD yang terkumpul sangat jauh dari target yakni hanya sekitar Rp 850 miliar, sementara belanja daerah menelan anggaran hingga Rp 872 miliar dan pembiayaan daerah sebesar Rp 11 miliar. Sayangnya, orang nomor dua di Konawe ini enggan menyebutkan sektor apa saja yang mengalami penurunan. Dirinya hanya meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Konawe untuk bekerja lebih keras agar target PAD bisa tercapai.
Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Konawe tentang Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah digelontorkan Pemkab Konawe kepada setiap instansi. Rapat paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat DPRD Konawe Jalan Sapati, Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha ini diikuti oleh seluruh SKPD.
Dalam LKPJ yang dibacakan Parinringi disebutkan, laporan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sultra yang tidak berujung pada raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebab tahun ini Kabupaten Konawe masih menyandang status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Laporan tersebut tidak hanya berujung dengan WTP, tetapi realisasi anggaran, informasi tentang keuangan, posisi pengeloaan, alokasi penggunaan, serta laporan pemerintah dalam pelaksanaan setiap kegiatan seperti cara mendanai aktifitasnya, atensi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan, untuk itu pemkab sangat mendukung rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang akuntansi berbasis aktual, agar target WTP bisa terlaksana,” kata mantan Kabag Pembangunan Konawe ini.
Dilain pihak, Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara juga berharap agar eksekutif dan legislatif bisa bersinergi dalam menjalankan semua program pemerintah baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional agar dalam pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan peruntukannya, serta senantiasa memperhatikan aset pemerintah yang saat ini belum maksimal dengan tujuan untuk meraih WTP.
Rapat paripurna ini dihadiri pula oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Konawe, AKBP Barito Mulyo Ratmono. Dalam rapat ini juga dirangkaikan dengan penyematan pin WTP sebagai wujud keinginan Pemkab Konawe untuk mendapatkan predikat pengelola keuangan yang baik dari BPK.
