ZONASULTRA.COM, KENDARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengevaluasi pencapaian perkembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) pasca dicanangkan oleh BKKBN RI melalui workshop Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang diikuti kepala desa, lurah, dan petugas lapangan Kampung KB di Swiss-Belhotel Kendari, Kamis (13/4/2017).
Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE BKKBN Sultra, Muslimin mengatakan melalui workshop ini, pihaknya ingin mengevaluasi sejauh mana perkembangan Kampung KB dan pengelolaan mobil penerangan KB setelah pencanangan. Seperti diketahui jika mobil ini sebagai media BKKBN untuk mengkampanyekan program KB.
“Menyegarkan kembali pencanangan itu, apakah ada perubahan atau tidak,” ujar dia saat diwawancarai di Swiss-Belhotel Kendari, Kamis (23/4/2017).
Menurut Muslimin, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari program tersebut ke masyarakat tingkat bawah karena BKKBN sebagai institusi yang ditugaskan oleh negara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
“Jadi substansi materinya terkait bagaimana capaian dan pemakaian alat kontrasepsi selama ini. Selain itu, di kampung KB terdapat ketahanan keluarga seperti bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia,” jelas dia.
Selain itu, peningkatan kualitas pemanfaatan mobil penerangan KB untuk dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah pelosok. Sehingga, masyarakat yang tidak terjangkau BKKBN provinsi, dengan hadirnya para pembina ini akan dilakukan penguatan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mereka tentang pembinaan kampung KB dan mobil penerangan.
BKKBN mengharapkan, peserta yang hadir dapat meningkatkan Kampung KB di tingkat kecamatan yang sebelumnya hanya terdapat ditingkat kabupaten dan kota.
Baca Juga : BKKBN Lantik Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Sultra
Sementara yang belum ada untuk segera menyusun dan menetapkan satu desa di tiap kecamatan untuk dijadikan Kampung KB. Selanjutnya, penetapan itu di laporkan di tingkat provinsi untuk dilakukan pencanangan awal.
Sedangkan kabupaten dan kota yang sudah memiliki mobil penerangan untuk dikelola dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Sementara, yang belum ada seperti Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah segera mengusulkan di DAK lewat BKKBD untuk dinikmati sebagai sarana penunjang di lapangan. (B)
Reporter : Sitti Nurmalasari
Editor : Kiki
